 |
| Rektor UNAND Efa Yonnedi saat sampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tata Lingkungan 2026 Wilayah Barat di Convention Hall Universitas Andalas (UNAND), Kamis (20/8). |
PADANG, — Rangkaian bencana hidrometeorologis yang melanda Sumatera Barat tak hanya meninggalkan kerusakan dan kerugian. Bencana juga mengubah kondisi lingkungan di sejumlah wilayah, sehingga pemerintah didorong mengevaluasi kembali arah pembangunan dan tata ruang daerah.
Perubahan bentang alam, kondisi lingkungan hingga temuan baru terkait pergerakan patahan dinilai harus menjadi dasar dalam menentukan kawasan yang masih aman untuk permukiman, infrastruktur maupun pengembangan ekonomi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tata Lingkungan 2026 Wilayah Barat di Convention Hall Universitas Andalas (UNAND), Kamis (20/8).
Rakornis mengusung tema “Tata Lingkungan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pascabencana Hidrometeorologis”. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, kementerian dan perguruan tinggi untuk membahas arah tata kelola lingkungan setelah bencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kondisi lingkungan Sumbar pascabencana masih terus berkembang. Sejumlah perubahan yang terjadi bahkan menghasilkan data dan temuan baru yang membutuhkan kajian lebih mendalam.
“Dampaknya sangat besar, kerusakan dan kerugiannya juga sangat besar. Tentu ini menyebabkan adanya perubahan-perubahan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak boleh diabaikan dalam penyusunan rencana pembangunan. Setiap temuan di lapangan harus dikaji dan diuji agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan terbaru.
“Begitu penting dan mendasarnya kajian ini, karena akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Jangan Asal Bangun
Mahyeldi menegaskan, salah satu pekerjaan penting setelah bencana adalah memastikan kembali kawasan mana yang masih aman untuk dibangun dan dikembangkan.
Kajian diperlukan untuk memetakan wilayah yang layak menjadi kawasan permukiman, pusat ekonomi maupun pengembangan infrastruktur. Sebaliknya, daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus.
“Perlu ada pengkajian-pengkajian lebih mendalam lagi, mana daerah yang aman untuk dibangun dan mana daerah yang aman untuk dikembangkan,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, kajian tidak boleh hanya melihat kebutuhan ruang. Faktor keamanan, risiko bencana dan kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas manusia harus menjadi pertimbangan utama.
Pemanfaatan ruang untuk pertanian, industri, kawasan ekonomi, ruang publik, kawasan budaya hingga pengelolaan sumber daya alam juga harus ditentukan berdasarkan kajian yang komprehensif.
“Mana yang bisa dieksplorasi dan mana yang tidak, mana yang bisa dibangun dan mana yang tidak, semuanya harus dikaji,” tegasnya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan maupun penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sumatera Barat.
“Semua ini nantinya akan dikembangkan sehingga lahir RTRW, kemudian menyusul RDTR yang akan menjadi panduan pemanfaatan ruang di daerah,” katanya.
Mahyeldi berharap Rakornis tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan.
“Alhamdulillah, forum ini mendapat perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan hasil diskusi hari ini bisa kita masukkan dalam peraturan dan kebijakan pembangunan di Sumatera Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sampah dan Iklim Jadi Ancaman
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam kuliah umumnya menyoroti persoalan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari sampah, pencemaran air, perubahan iklim hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologis.
Diaz mengingatkan, sejak peradaban awal manusia memilih hidup di sekitar sungai karena air merupakan kebutuhan utama kehidupan.
Namun, perkembangan aktivitas manusia membuat sumber air menghadapi ancaman pencemaran, termasuk dari sampah dan mikroplastik.
“Sejak peradaban tertua, manusia hidup di hilir sungai. Ini membuktikan bahwa kebutuhan manusia terhadap air sangat tinggi. Namun, saat ini air banyak dicemari oleh sampah dan pada akhirnya dapat tercemar mikroplastik,” ujarnya.
Menurut Diaz, persoalan lingkungan juga berkaitan erat dengan perubahan iklim. Indonesia memiliki komitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengurangi emisi karbon melalui perubahan perilaku sehari-hari.
“Pengurangan emisi karbon bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita semua dapat berkontribusi melalui kebiasaan sehari-hari, salah satunya dengan lebih aktif menggunakan kendaraan umum,” jelasnya.
Pilah Sampah dari Hulu
Persoalan sampah menjadi perhatian lain yang disoroti Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono . Menurutnya, target Indonesia Bebas Sampah 2029 tidak akan tercapai tanpa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengelola sampah.
Salah satu kuncinya adalah pemilahan sejak dari sumber.
“Pemilahan sampah dari hulu untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2029. Karena jika tidak dipilah, secanggih apa pun sistem kita saat ini tidak akan berfungsi maksimal,” tegasnya.
Diaz menjelaskan, teknologi pengolahan sampah tidak akan bekerja optimal jika sampah yang masuk ke dalam sistem masih tercampur.
Karena itu, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Tak hanya sampah, Diaz juga menyinggung perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Di balik perkembangan teknologi tersebut terdapat kebutuhan energi listrik dan air yang tidak sedikit.
Karena itu, kemajuan teknologi harus dibarengi kesadaran terhadap dampak lingkungan.
UNAND: Ekonomi dan Lingkungan Harus Seimbang
Rektor UNAND Efa Yonnedi menegaskan, perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi.
Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.
“Tata kelola lingkungan tidak boleh kontradiktif dengan pembangunan ekonomi, tetapi harus berjalan bersama. Menurut kami, pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan ekonomi lingkungan untuk memastikan pembangunan dan ekonomi berjalan secara seimbang,” jelas Efa.
Menurutnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dipandang sebagai modal alam atau natural capital yang memiliki nilai ekonomi.
UNAND sendiri terus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan kampus, termasuk melalui target zero waste dan berbagai kerja sama di bidang lingkungan.
UNAND juga terlibat dalam pemulihan lingkungan di kawasan terdampak bencana. Salah satunya melalui penanaman kembali ribuan bibit pohon.
“UNAND juga aktif menghijaukan kembali daerah-daerah pascabencana. Baru-baru ini kita melakukan penanaman 3.800 bibit pohon di daerah terdampak bencana,” ungkapnya.
Efa menyebut rangkaian banjir bandang, longsor dan degradasi daya dukung lingkungan di kawasan hulu Sumatera Barat menjadi gambaran adanya tekanan terhadap kemampuan ekosistem menopang aktivitas manusia.
Karena itu, UNAND siap berkontribusi melalui riset terapan, mulai dari kajian ekoregion, pemulihan lanskap pascabencana hingga penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Menurut Efa, risiko lingkungan bukan lagi ancaman yang berada jauh di masa depan. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat saat ini.
“Ini bukan lagi proyeksi jangka panjang. Ini adalah realitas yang kita hadapi hari ini, di ruangan ini, di provinsi kita sendiri,” tegasnya.
Rakornis tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan tata lingkungan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi alam.
Kolaborasi pemerintah, kementerian, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan generasi muda dinilai menjadi kunci untuk membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis.
“Semoga forum ini melahirkan rumusan kebijakan yang konkret, implementatif, dan mampu menjawab tantangan tata lingkungan pascabencana hidrometeorologis, tidak hanya untuk Sumatera Barat, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Efa.(bs)