 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyerahkan dana operasional Triwulan III (Juni–September) di Masjid Darul Hikmah, Kecamatan Lubuk Begalung, Senin (27/10/2025) |
Wako Fadly Amran Tegaskan BPJS Gratis, Smart Surau, LKS dan Seragam Sekolah Tetap Jadi Prioritas
Padang,– Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada program pelayanan dasar masyarakat yang dihentikan, meskipun menghadapi tantangan serius berupa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hampir Rp400 miliar pada APBN 2026.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, Program Unggulan (Progul) yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti BPJS Kesehatan Gratis, Program Smart Surau, Lembar Kerja Siswa (LKS) Gratis, hingga Baju Sekolah Gratis, tetap akan dijalankan sebagaimana komitmen awal pemerintahannya.
“Efisiensi anggaran adalah hal wajar dalam tata kelola pemerintahan. Namun program yang menyangkut hajat hidup rakyat harus tetap berjalan. Itu bentuk komitmen kita sebagai pemerintah yang hadir untuk masyarakat, bukan sekadar membangun fisik semata,” ujar Wali Kota Padang Fadly Amran, Senin (27/10/2025).
Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyerahkan dana operasional Triwulan III (Juni–September) bagi Ketua RT dan RW, Kader Posyandu, Kader PAUD, Imam Masjid, serta Guru TPQ/TQA dan MDTA se-Kecamatan Lubuk Begalung, di Masjid Darul Hikmah.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan dan tidak perlu dikhawatirkan. Ia menegaskan bahwa Kota Padang justru mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat melalui sejumlah proyek strategis seperti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perumda Air Minum Gunung Pangilun sebesar Rp 308 miliar.
“Ini bukti bahwa Padang masih jadi prioritas nasional. Jadi masyarakat jangan termakan isu negatif. Program-program inti seperti BPJS Kesehatan Gratis, Smart Surau, LKS Gratis, dan Baju Sekolah Gratis tetap kita pertahankan," ujar Fadly Amran didampingi Kabag Tata Pemerintahan Eka Putra Buhari.
Fadly mengakui, beberapa proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan baru atau overlay akan ditunda sementara. Fokus pemerintah saat ini adalah pemeliharaan jalan rusak parah yang mendesak dan berpengaruh langsung terhadap aktivitas warga.
“Bukan besar kecilnya proyek yang jadi ukuran. Yang lebih penting adalah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Selama pelayanan publik tetap terjaga dan suasana sosial kondusif, masyarakat akan memahami kondisi fiskal yang sedang kita hadapi,” tutur Fadly.
Penyaluran Dana Operasional Rp1,56 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Pemko Padang menyalurkan dana operasional sebesar Rp1.562.760.000 kepada perangkat RT/RW, kader kesehatan, guru mengaji, serta tenaga keagamaan lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan sosial masyarakat.
Rinciannya dana operasional RT sebesar Rp. 647.640.000, RW sebesar Rp. 91.520.000, Kader Posyandu Rp. 139.800.000, Kader PAUD Rp. 8.700.000.
Kemudian, Imam Masjid sebesar Rp. 23.000.000, Guru TPQ/TQA Rp. 373.950.000, Guru MDTA sebesar Rp. 177.750.000.
Fadly juga mengajak seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat terbawah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna menjaga kepercayaan publik di tengah penyesuaian fiskal.
“Pemerintah hadir bukan hanya dengan bangunan megah, tapi dengan rasa aman, kepastian layanan, dan jaminan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Itulah bentuk pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya. (bs)