.jpg) |
| Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan penandatanganan Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 |
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Wali Kota Padang Teken Rencana Aksi Antikorupsi Bersama BPKP
Padang — Pemerintah Kota Padang resmi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (27/10/2025) di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aia Pacah.
Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Turut hadir jajaran pimpinan OPD serta Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardianto, beserta tim pengawasan.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa langkah ini merupakan perwujudan visi Kota Padang sebagai “Kota Amanah” yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat untuk membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Penandatanganan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi,” tegas Fadly.
“Pertama, sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan yang independen. Kedua, menjadi instrumen perbaikan kebijakan dan sistem antikorupsi, termasuk pembaruan dokumen dan SOP pemerintahan. Ketiga, memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumatera Barat Arif Ardianto menyampaikan bahwa efektivitas pengendalian korupsi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas birokrasi.
Menurutnya, pengendalian korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran serta kebijakan publik yang tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat.
“Ini menjadi tantangan bersama bagaimana kita dapat mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Padang yang dinilai cukup baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, terutama dalam sektor infrastruktur dasar dan sanitasi layak rumah tangga. Ia berharap kerja sama ini mampu memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir kegiatan, kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama ini m⁸elalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang berharap dukungan BPKP Sumatera Barat dapat mempercepat tercapainya target nasional pemberantasan korupsi serta meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi pada tahun 2025.
“Kami ingin Kota Padang menjadi contoh daerah yang benar-benar menjalankan pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel,” tutup Fadly Amran.