 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengadakan pertemuan dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Naryo Widodo, di Kantor BWS Sumatera V Padang, Selasa (30/12/2025). |
PADANG — Pemerintah Kota Padang mempercepat langkah penanganan pascabencana hidrometeorologi guna mencegah terjadinya bencana susulan. Upaya itu diperkuat melalui koordinasi langsung antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Koordinasi tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala BWS Sumatera V Padang Naryo Widodo di Kantor BWS Sumatera V Padang, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan membahas percepatan penanganan infrastruktur sungai dan sumber air baku yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu.
Fadly Amran menegaskan, percepatan penanganan pascabencana menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, terutama warga yang bermukim di kawasan rawan banjir dan longsor.
“Penanganan pascabencana ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami berharap dukungan BWS Sumatera V untuk percepatan, khususnya di titik-titik kritis yang berpotensi memicu bencana susulan,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, Pemko Padang siap mendukung langkah teknis yang akan dilakukan BWS Sumatera V, baik dari sisi koordinasi lintas sektor maupun dukungan di lapangan.
Sementara itu, Kepala BWS Sumatera V Padang Naryo Widodo menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan penanganan pascabencana di Kota Padang. Menurut dia, sejumlah lokasi prioritas telah dipetakan untuk segera ditangani.
“Fokus penanganan berada di Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang seperti Batu Busuak dan Nanggalo,” kata Naryo.
Ia menjelaskan, penanganan akan meliputi rehabilitasi dan pengamanan infrastruktur sungai, termasuk perbaikan intake air baku melalui skema tanggap darurat serta program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Sesuai arahan pemerintah pusat, penanganan darurat ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Kegiatan yang telah memiliki perencanaan teknis akan segera diusulkan untuk pelaksanaan, sementara kegiatan lainnya akan masuk tahap perencanaan pada tahun anggaran 2026.
Naryo juga menekankan pentingnya dukungan dari Pemko Padang dan masyarakat, terutama terkait ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai, agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar.
“Penanganan bencana ini bersifat mendesak. Karena itu, dukungan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala,” ujarnya.(bs)