 |
| Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melontarkan kritik keras terhadap sikap Amerika Serikat (AS) dalam eskalasi konflik antara Iran dan Israel. |
PADANG – Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengkritisi keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait sikap Indonesia dalam menyikapi eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.
Mahyeldi menilai Indonesia harus menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam forum internasional dengan mengutamakan prinsip perdamaian dan menolak segala bentuk peperangan.
Hal itu disampaikan Mahyeldi usai konferensi pers di Markas Polda Sumatera Barat, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, langkah pemerintah pusat dalam merespons konflik global harus benar-benar mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia.
“Presiden kita sebagai bagian dari forum internasional harus menunjukkan sikap bahwa Indonesia adalah negara yang cinta perdamaian dan anti peperangan. Kita harus mengecam setiap tindakan yang memicu konflik,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menyoroti keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut yang dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian internasional yang sering digaungkan di berbagai forum dunia.
“Kita sesalkan Amerika dengan Board of Peace-nya. Di sana ada kata peace, perdamaian, tetapi justru mereka yang memulai perang ini,” katanya.
Lebih jauh, Mahyeldi mengingatkan bahwa konflik tersebut tidak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran, yang dapat menghambat distribusi minyak dunia.
Menurutnya, gangguan pada jalur energi global itu akan berdampak hingga ke daerah, termasuk Sumatera Barat.
“Cadangan BBM kita disebutkan sekitar 21 hari. Jika konflik terus berlanjut tanpa solusi diplomatik, tentu ini akan berdampak pada ekonomi dan ketersediaan energi,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai membahas langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik global tersebut, terutama yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi di daerah.(bs)