 |
| Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly hadiri rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026, Selasa (8/9/2026). |
TANAH DATAR — Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 diminta tidak sekadar menjadi ajang penyesuaian angka dalam struktur anggaran. DPRD Tanah Datar menekankan agar perubahan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat prioritas pembangunan daerah.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026, Selasa (8/9/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Kamrita dan Sekretaris Dewan Alfian Fikri. Hadir Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, camat, wali nagari, pimpinan BUMD serta undangan lainnya.
Delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan secara bergantian. Fraksi NasDem menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan melalui juru bicara Junaidi.
NasDem menilai perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah dan prioritas pembangunan. Setiap rupiah anggaran daerah harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut fraksi tersebut, penyusunan Perubahan APBD 2026 perlu memperhatikan kondisi ekonomi daerah serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Program yang memberikan manfaat luas harus diperkuat, sedangkan kegiatan yang dinilai kurang efektif perlu dievaluasi.
Sorotan terhadap penggunaan anggaran juga disampaikan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicara Asrul Jusan.
Fraksi tersebut menyatakan dukungan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Namun, dukungan itu disertai penekanan agar pemerintah daerah tetap memegang prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung perubahan, tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel,” ujar Asrul.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
UMKM hingga Bencana Disorot
Sementara itu, Fraksi Ummat Golkar menyoroti keberadaan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Melalui juru bicara Donal Martin, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memberikan dukungan yang lebih nyata kepada pelaku UMKM.
Fraksi Ummat Golkar juga mempertanyakan jumlah pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Tak hanya sektor ekonomi, persoalan kebencanaan turut menjadi perhatian dalam pandangan fraksi.
Fraksi Ummat Golkar meminta pemerintah daerah memiliki peta dan tahapan yang jelas dalam penanganan bencana. Termasuk strategi pembiayaan dan langkah antisipasi apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbatas.
Senada dengan itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Nofrizal mendorong pemerintah daerah memperkuat alokasi anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana.
Menurut PAN, dukungan anggaran tersebut penting bukan hanya untuk mempercepat pemulihan, tetapi juga memperkuat mitigasi dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Berbagai saran, kritik, masukan dan pertanyaan lainnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna tersebut. Pandangan umum itu selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban sebelum pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terdiri dari Fraksi NasDem dengan juru bicara Junaidi, Fraksi PPP melalui Agus Topik, Fraksi Ummat Golkar melalui Donal Martin, Fraksi PKS melalui Jamal Ismail, Fraksi Gerindra melalui Mulyani, Fraksi PKB melalui Yonarlis, Fraksi PAN melalui Nofrizal, serta Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Asrul Jusan.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengatakan seluruh pandangan fraksi akan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Rapat paripurna selanjutnya akan memasuki agenda Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dijadwalkan Kamis mendatang.(hr-fan)