 |
| Audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026). |
PADANG, — Angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan survei prevalensi 2019, tercatat sekitar 63 ribu orang atau 1,1 persen dari total 5,4 juta penduduk Sumbar terpapar penyalahgunaan narkotika.
Di tengah persoalan tersebut, kapasitas rehabilitasi yang tersedia juga masih terbatas. Saat ini, layanan rehabilitasi disebut baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat strategi pencegahan, khususnya dari lingkungan pendidikan.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, angka tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Sumbar, termasuk Kota Padang.
Menurutnya, pencegahan harus menjadi perhatian utama karena kemampuan rehabilitasi belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan.
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” ujar Toton.
Ia menilai pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Keterlibatan masyarakat, keluarga, lingkungan pendidikan hingga unsur adat menjadi bagian penting dalam membangun benteng pencegahan.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” katanya.
Pencegahan Dimulai dari Bangku Sekolah
Sebagai langkah konkret, BNNP Sumbar mendorong penerapan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan Kota Padang.
Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun ini pada jenjang SD dan SMP. Melalui IKAN, edukasi mengenai bahaya narkoba diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari proses pendidikan siswa.
“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut,” ujar Toton.
Menurutnya, pencegahan dari bangku sekolah menjadi penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan anak sejak dini. Dengan demikian, generasi muda diharapkan memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih kuat untuk menolak penyalahgunaan narkotika.
Diintegrasikan dengan Smart Surau
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan Pemko Padang siap mendukung program IKAN tersebut. Bahkan, pendidikan anti narkoba tidak hanya diarahkan masuk ke pembelajaran formal di sekolah.
Fadly mengatakan, materi IKAN dapat diintegrasikan dengan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.
Selain itu, pendidikan anti narkotika juga dapat diperkuat melalui muatan lokal di tingkat SD dan SMP.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” kata Fadly.
Fadly menilai sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun karakter sekaligus memberikan perlindungan kepada generasi muda dari berbagai ancaman sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba.
Karena itu, sinergi dengan BNNP Sumbar akan diarahkan agar upaya pencegahan dilakukan secara lebih sistematis dan menyentuh lingkungan terdekat anak.
Dengan angka penyalahgunaan yang masih tinggi dan kapasitas rehabilitasi yang terbatas, pencegahan menjadi salah satu kunci utama.
Pemko Padang pun mendorong agar benteng tersebut dibangun sejak bangku sekolah, diperkuat keluarga, lingkungan masyarakat, serta unsur adat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah serta jajaran BNNP Sumbar.(bs)