 |
| Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, di Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk memastikan kondisi dan keselamatan seluruh jemaah umrah asal Pasaman Barat yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan tertahan di Jakarta |
PADANG, — Nasib 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan tertahan di Jakarta menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat. Tak hanya mengupayakan pemulangan, Kemenhaj juga mendesak pihak travel bertanggung jawab dan mengembalikan uang perjalanan yang telah dibayarkan jemaah.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, bahkan langsung bertolak ke Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk memastikan kondisi dan keselamatan seluruh jemaah. Ia ingin memastikan kebutuhan jemaah terpenuhi selama menunggu kepastian kepulangan ke Sumatera Barat.
Sebanyak 105 orang dalam rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua mutawif. Mereka semula dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur. Namun, rencana perjalanan itu gagal terlaksana sehingga rombongan terpaksa tertahan di Jakarta.
Situasi tersebut tidak hanya mengganggu rencana ibadah para jemaah, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik dan psikologis mereka. Sejumlah jemaah dilaporkan mengalami kelelahan dan tekanan mental akibat ketidakpastian keberangkatan.
“Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah,” tegas Rifki.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj Sumbar mengupayakan pemulangan jemaah secara bertahap menggunakan maskapai Lion Air. Sebanyak 38 orang dijadwalkan pulang pada tahap pertama, disusul sembilan orang pada hari berikutnya. Jemaah lainnya akan dipulangkan secara bertahap menyesuaikan pengaturan penerbangan.
Biaya tiket kepulangan ditanggung keluarga pemilik travel. Keluarga tersebut juga masih mendampingi jemaah selama proses penanganan di Jakarta.
Namun, Rifki menegaskan, persoalan ini tidak boleh selesai hanya dengan memulangkan jemaah. Pihak travel harus bertanggung jawab atas kegagalan keberangkatan, termasuk mengembalikan biaya perjalanan yang telah disetorkan jemaah sesuai hak masing-masing.
Ia juga mengingatkan bahwa Kemenhaj tidak akan memberi ruang bagi praktik penyelenggaraan umrah ilegal. Penindakan tegas akan dilakukan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang memberangkatkan jemaah tanpa izin.
Bahkan, PPIU yang memiliki izin tetapi terbukti memfasilitasi keberangkatan jemaah melalui travel tidak berizin juga tidak luput dari pemeriksaan.
“Kalau travelnya tidak berizin, maka akan sulit untuk mempertanggungjawabkan secara penuh perjalanan ibadah umrah tersebut,” ujarnya.
Menurut Rifki, kasus 105 jemaah asal Pasaman Barat ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara perjalanan umrah di Sumatera Barat. Travel yang belum mengantongi izin tidak boleh menggunakan fasilitas maupun izin milik PPIU lain untuk memberangkatkan jemaah.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj akan menelusuri legalitas travel yang terlibat, termasuk dugaan penggunaan fasilitas penyelenggara lain. Satgas Pengawasan Kemenhaj pusat juga telah turun tangan melakukan penanganan di lokasi.
Di Sumatera Barat, pengawasan terhadap seluruh PPIU akan diperketat. Pemeriksaan meliputi dokumen perizinan, administrasi keberangkatan, kepastian jadwal, tiket pergi dan pulang, visa, serta akomodasi jemaah.
Rifki mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran paket umrah tanpa memastikan legalitas penyelenggaranya. Calon jemaah harus memeriksa izin travel dan memastikan seluruh komponen perjalanan jelas sebelum menyerahkan uang.
"Jangan sampai niat suci beribadah ke Tanah Suci justru berujung pada ketidakpastian, kerugian, bahkan penelantaran akibat memilih penyelenggara perjalanan yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.(bs)