 |
Gubernur
Sumbar Mahyeldi menyampaikan nota
pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi
Sumbar Tahun 2021 pada rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin (21/2/2022) |
Padang,--Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan nota pengantar Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2021 di
ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin (21/2/2022). Disampaikannya, LKPJ ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur untuk tahun pertama dari rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.
Dalam penyampaikan nota pengantar LKPJ tersebut, Gubernur
Mahyeldi memaparkan gambaran umum kondisi Sumbar di tahun 2021 yang masih
dilanda pandemi Covid-19, sementara disaat yang sama juga menerapkan beberapa
kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS, tercatat
pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 2,19 persen sampai triwulan III 2021.
Beberapa kategori utama penunjang pertumbuhan ekonomi
tersebut adalah lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan
besar-eceran, kontruksi, transportasi dan pariwisata.
"Tahun 2021, kita melakukan orientasi baru tanpa
mengabaikan target kinerja dalam RPJMD, sebagaimana arahan Presiden agar fokus
pembangunan harus mendukung upaya pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19,"
katanya.
Selanjutnya Gubernur juga menguraikan mengenai kebijakan
umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah. Termasuk juga kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan, terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.
Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung visi misi daerah, diantaranya menurut gubernur adalah
pembangunan SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah, sanitasi yang layak di
sekolah, menjadikan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan
wisata religi, mencetak 100 ribu milenial dan woman entrepreneur serta program
strategis nasional (PSN) jalan tol Pekanbaru-Padang.
"Pembangunan jalan tol seksi Sicincin - Padang sudah
masuk tahap konstruksi dengan realisasi fisik 45,25 persen dan lahan 36,01
persen. Direncanakan tahun 2023 sudah dapat dioperasionalkan. Sedangkan untuk
tiga seksi lainnya masih dalam proses basic design," katanya.
Diakhir pemaparan, Gubernur Mahyeldi mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD
Provinsi Sumbar serta seluruh stakeholders. Sebab pelaksanaan pembangunan
Sumbar sepanjang tahun 2021, pada hakekatnya merupakan hasil sinergi, inovasi
dan kinerja bersama pemerintah daerah dengan DPRD Sumbar, Forkopimda, ormas,
lembaga profesi, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, insan pers dan seluruh
lapisan masyarakat Sumbar.
“Kami berharap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumbar Tahun
Anggaran 2021, dapat menjadi bahan bagi DPRD Sumbar dalam memberikan saran,
masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumbar ke depan,” katanya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dilaksanakan
secara hybrid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Sebagian
anggota DPRD hadir secara langsung, dan sebagian lainnya hadir secara daring. Pada
rapat paripurna ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, beberapa Kepala OPD, tenaga ahli dan instansi lainnya.
(rel/bs)
 |
Gubernur
Sumbar Mahyeldi menyampaikan nota
pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi
Sumbar Tahun 2021 pada rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin (21/2/2022) |
Padang,--Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan nota pengantar Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2021 di
ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin (21/2/2022). Disampaikannya, LKPJ ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur untuk tahun pertama dari rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.
Dalam penyampaikan nota pengantar LKPJ tersebut, Gubernur
Mahyeldi memaparkan gambaran umum kondisi Sumbar di tahun 2021 yang masih
dilanda pandemi Covid-19, sementara disaat yang sama juga menerapkan beberapa
kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS, tercatat
pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 2,19 persen sampai triwulan III 2021.
Beberapa kategori utama penunjang pertumbuhan ekonomi
tersebut adalah lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan
besar-eceran, kontruksi, transportasi dan pariwisata.
"Tahun 2021, kita melakukan orientasi baru tanpa
mengabaikan target kinerja dalam RPJMD, sebagaimana arahan Presiden agar fokus
pembangunan harus mendukung upaya pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19,"
katanya.
Selanjutnya Gubernur juga menguraikan mengenai kebijakan
umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah. Termasuk juga kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan, terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.
Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung visi misi daerah, diantaranya menurut gubernur adalah
pembangunan SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah, sanitasi yang layak di
sekolah, menjadikan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan
wisata religi, mencetak 100 ribu milenial dan woman entrepreneur serta program
strategis nasional (PSN) jalan tol Pekanbaru-Padang.
"Pembangunan jalan tol seksi Sicincin - Padang sudah
masuk tahap konstruksi dengan realisasi fisik 45,25 persen dan lahan 36,01
persen. Direncanakan tahun 2023 sudah dapat dioperasionalkan. Sedangkan untuk
tiga seksi lainnya masih dalam proses basic design," katanya.
Diakhir pemaparan, Gubernur Mahyeldi mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD
Provinsi Sumbar serta seluruh stakeholders. Sebab pelaksanaan pembangunan
Sumbar sepanjang tahun 2021, pada hakekatnya merupakan hasil sinergi, inovasi
dan kinerja bersama pemerintah daerah dengan DPRD Sumbar, Forkopimda, ormas,
lembaga profesi, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, insan pers dan seluruh
lapisan masyarakat Sumbar.
“Kami berharap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumbar Tahun
Anggaran 2021, dapat menjadi bahan bagi DPRD Sumbar dalam memberikan saran,
masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumbar ke depan,” katanya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dilaksanakan
secara hybrid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Sebagian
anggota DPRD hadir secara langsung, dan sebagian lainnya hadir secara daring. Pada
rapat paripurna ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, beberapa Kepala OPD, tenaga ahli dan instansi lainnya.
(rel/bs)