Walikota Padang Hendri Septa saat menjemput Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto usai memberikan kuliah umum di Convention Hall Unand, Rabu (21/6) |
Padang,--Walikota Padang Hendri Septa menyayangkan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang tak ikut mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Saya fikir ada Gubernur tadi yang mendampingi Pak Menteri. Kalau tak bisa kan bisa kontak saya. Kalau ada kegiatan prioritaspun akan saya tinggalkan," sebutnya saat menunggu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai memberikan kuliah umum di Convention Hall, Universitas Andalas, Rabu (21/6) siang.
Ia mengatakan, setelah kegiatan memberikan kuliah umum di Unand ini, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto akan memberikan sertifikat tanah,melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan.
"Akan ada penyerahan 38 sertifikat tanah kepada masyarakat di Tarantang, Lubuk Kilangan. Saya kesini dengan inisiatif menjemput Pak Menteri," ungkapnya yang terlihat ikut didampingi Kapolresta Padang AKBP Ferry Harahap.
Ia menyebutkan, di lokasi kegiatan penyerahan sertifikat tersebut sejumlah pejabat Pemko Padang telah hadir. "Pak Sekda dan para asisten juga sudah hadir," terangnya singkat.
Di Unand, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberikan kuliah umum dengan tema “Pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang partisipatif menuju Indonesia emas 2045”. Kegiatan di Convention Hall, Kampus Unand Limau Manih ini dihadiri lebih 750 mahasiswa Unand.
Dalam kuliah umumnya, ia memaparkan beberapa tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas di antaranya masih berbelit-belit perizinan bagi para investor. Kemudian, adanya tumpang-tindih regulasi hingga tingginya sengketa pertanahan.
Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia Emas perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab, di satu sisi kondisi tersebut akan membawa keuntungan namun di sisi lain juga bisa menjadi petaka apabila gagal dikelola dengan baik.
"Ini bisa jadi peluang dan bisa jadi bencana, tergantung cara kita mengelolanya," sebutnya.
Ia menyebutkan, terdapat tiga kunci utama yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Pertama, stabilitas bangsa harus terjaga. Polisi, TNI, dan Jaksa harus saling bersinergi.
Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu terkait keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan. Hal ini diperlukan untuk pemerataan ekonomi. Apalagi, sekitar 65 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Ketiga pemerintah harus meningkatkan dan menguatkan kualitas sumber daya manusia. Menjelang tahun 2030 yang diprediksi puncak bonus demografi, pemerintah harus menyiapkan kualitas manusia.Kita harus benar-benar siapkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," terangnya.
Sementara itu, Rektor Unand Prof Yuliandri mengucapkan selamat datang kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pertama kali di kampus Unand.
Ia menyampaikan, Unand termasuk salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia dan masuk nasional 13 besar. Unand memiliki 15 fakultas dan 156 program studi itu dengan jumlah mahasiswa sekitar 32000 orang
“Unand telah melakukan rangkaian kerjasama dengan kementerian termasuk dengan Kementerian ATR/BPN, semoga kerjasama ini akan terus ditingkatkan,” ujarnya pada kegiatan yang juga dihadiri anggota DPR RI dari Dapil Sumbar Guspardi Gaus,Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, dan tamu undangan lainnya.(bs)