Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menyampaikan arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Nagari Tertinggal , Rabu (30/8) |
Padang, ---Saat ini dari total 1.035 nagari/desa di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 28 di antaranya masih berstatus tertinggal. Seluruh pihak perlu bahu-membahu agar pengentasan daerah berstatus tertinggal pada 2024 dapat tercapai.
Hal itu ditegaskan Gubernur Mahyeldi saat membuka agenda
Rapat Koordinasi (Rakor) Nagari Tertinggal dalam Rangka Sinergitas Program
Pengentasan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2023, Rabu (30/8).
“Hadirnya kita di sini, tentu saja menunjukkan kepedulian
kita kepada nagari atau desa yang masih berstatus tertinggal, agar segera berdiri
sama tinggi dan duduk sama rendah dengan nagari dan desa lainnya,” ucap
Gubernur.
“Kita menginginkan, seluruh nagari dan desa di Sumbar segera
berstatus maju dan mandiri, bukan sekadar berstatus berkembang,” ungkapnya.
Pada rakor yang
melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov, Pemda
Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD, Bank Indonesia (BI), OJK, serta sejumlah camat
dan wali nagari.
Ia menambahkan, rakor kali ini, adalah bagian dari upaya
percepatan yang diperlukan. Diharapkan, pihak BUMN dan BUMD, lembaga perbankan,
Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, dapat
melihat dengan jernih persoalan-persoalan yang menyebabkan 28 nagari atau desa
di Sumbar masih berstatus tertinggal.
Gambaran umum di 28 desa/nagari yang masih berstatus
tertinggal itu antara lain adalah masih rendahnya jumlah dokter/tenaga
kesehatan, rendahnya akses listrik, tidak adanya sinyal telepon dan akses
internet, redahnya kepesertaan BPJS, tidak tersedianya pusat kegiatan belajar
masyarakat.
Selanjutnya tidak adanya akses bank/BPR dan akses kredit
lainnya, rendahnya jumlah UMKM atau industri, daerah tersebut belum bisa
dilalui kendaraan roda empat, dan rendahnya fasilitas tanggap bencana dan akses
peringatan dini serta tidak adanya jalur evakuasi.
“BUMN, BUMD, serta Perbankan, melalui kapasitas
masing-masing, kita harapkan berupaya maksimal untuk ikut membantu 28 nagari
dan desa tertinggal kita, untuk segera keluar dari status tersebut,” tegasnya.
“Bung Hatta pernah mengatakan, bahwa betapa pun terangnya
obor di Tugu Monas, terangnya tak akan sampai ke seluruh daerah di Indonesia,
dan oleh karena itu yang diperlukan adalah sumber cahaya yang merata di seluruh
daerah di Indonesia,” tambahnya.
Mahyeldi menekankan beberapa fokus yang perlu dilakukan agar
28 nagari dan desa di Sumbar segera terlepas dari status tertinggal.
Diantaranya pemenuhan kebutuhan SDM dan fasilitas kesehatan, lebih mendekatkan
sarana pendidikan ke masyarakat, memastikan seluruh daerah terjangkau listrik
dan internet, serta memastikan zakat BUMN sepenuhnya disalurkan di daerah
tempat penugasan BUMN itu sendiri.
“Kita di Pemprov Sumbar sudah berupaya. Beberapa langkah
kongkrit terkini yang dilakukan adalah fokus memenuhi kebutuhan SDM dan
fasilitas kesehatan di Mentawai, membuka sarana sekolah baru sehingga tidak ada
lagi anak-anak Sumbar yang tidak bersekolah, memperluas akses listrik seperti
ke Jorong Patamuan Kabupaten Pasaman, dan langkah-langkah lainnya,” ucapnya
lagi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menerima penyaluran
dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Nagari, dan
kemudian menyerahkannya kepada 15 nagari dan desa berstatus tertinggal di
Sumbar senilai Rp150 juta. Di mana, setiap nagari dan desa menerima Rp10 juta,
yang diwakili secara simbolis oleh Wali Nagari Lubuk Ulang Aling Kabupaten
Solok Selatan. (bs)