28 Daerah Masih Berstatus Tertinggal Diharapkan “Naik Kelas” Tahun 2024, Ini Permintaan Gubernur Mahyeldi - Sumbar19.com | Mewartakan Dari Penjuru 19 Daerah
arrow_upward

28 Daerah Masih Berstatus Tertinggal Diharapkan “Naik Kelas” Tahun 2024, Ini Permintaan Gubernur Mahyeldi

Rabu, 30 Agustus 2023, 21.13 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menyampaikan arahan  pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Nagari Tertinggal , Rabu (30/8)


Padang, ---Saat ini dari total 1.035 nagari/desa di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 28 di antaranya masih berstatus tertinggal. Seluruh pihak perlu bahu-membahu  agar pengentasan daerah berstatus tertinggal pada 2024 dapat tercapai.

Hal itu ditegaskan Gubernur Mahyeldi saat membuka agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Nagari Tertinggal dalam Rangka Sinergitas Program Pengentasan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2023, Rabu (30/8).

“Hadirnya kita di sini, tentu saja menunjukkan kepedulian kita kepada nagari atau desa yang masih berstatus tertinggal, agar segera berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan nagari dan desa lainnya,” ucap Gubernur.

“Kita menginginkan, seluruh nagari dan desa di Sumbar segera berstatus maju dan mandiri, bukan sekadar berstatus berkembang,” ungkapnya.

Pada rakor   yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov, Pemda Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD, Bank Indonesia (BI), OJK, serta sejumlah camat dan wali nagari.

Ia menambahkan, rakor kali ini, adalah bagian dari upaya percepatan yang diperlukan. Diharapkan, pihak BUMN dan BUMD, lembaga perbankan, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, dapat melihat dengan jernih persoalan-persoalan yang menyebabkan 28 nagari atau desa di Sumbar masih berstatus tertinggal.

Gambaran umum di 28 desa/nagari yang masih berstatus tertinggal itu antara lain adalah masih rendahnya jumlah dokter/tenaga kesehatan, rendahnya akses listrik, tidak adanya sinyal telepon dan akses internet, redahnya kepesertaan BPJS, tidak tersedianya pusat kegiatan belajar masyarakat.

Selanjutnya tidak adanya akses bank/BPR dan akses kredit lainnya, rendahnya jumlah UMKM atau industri, daerah tersebut belum bisa dilalui kendaraan roda empat, dan rendahnya fasilitas tanggap bencana dan akses peringatan dini serta tidak adanya jalur evakuasi.

“BUMN, BUMD, serta Perbankan, melalui kapasitas masing-masing, kita harapkan berupaya maksimal untuk ikut membantu 28 nagari dan desa tertinggal kita, untuk segera keluar dari status tersebut,” tegasnya.

“Bung Hatta pernah mengatakan, bahwa betapa pun terangnya obor di Tugu Monas, terangnya tak akan sampai ke seluruh daerah di Indonesia, dan oleh karena itu yang diperlukan adalah sumber cahaya yang merata di seluruh daerah di Indonesia,” tambahnya.

Mahyeldi menekankan beberapa fokus yang perlu dilakukan agar 28 nagari dan desa di Sumbar segera terlepas dari status tertinggal. Diantaranya pemenuhan kebutuhan SDM dan fasilitas kesehatan, lebih mendekatkan sarana pendidikan ke masyarakat, memastikan seluruh daerah terjangkau listrik dan internet, serta memastikan zakat BUMN sepenuhnya disalurkan di daerah tempat penugasan BUMN itu sendiri.

“Kita di Pemprov Sumbar sudah berupaya. Beberapa langkah kongkrit terkini yang dilakukan adalah fokus memenuhi kebutuhan SDM dan fasilitas kesehatan di Mentawai, membuka sarana sekolah baru sehingga tidak ada lagi anak-anak Sumbar yang tidak bersekolah, memperluas akses listrik seperti ke Jorong Patamuan Kabupaten Pasaman, dan langkah-langkah lainnya,” ucapnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menerima penyaluran dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Nagari, dan kemudian menyerahkannya kepada 15 nagari dan desa berstatus tertinggal di Sumbar senilai Rp150 juta. Di mana, setiap nagari dan desa menerima Rp10 juta, yang diwakili secara simbolis oleh Wali Nagari Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan. (bs)