 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi saat meninjau bandara baru di di Desa Rokot, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (24/8). (Dispar Sumbar) |
Mentawai, --Bandar Udara Mentawai di Desa Rokot, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam waktu dekat akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Saat ini untuk dapat beroperasi secara resmi, bandara tersebut tinggal menunggu sertifikasi.
Gubernur Sumbar Mahyeldi telah meninjau kesiapan
bandara yang memiliki panjang runway
1.500 x 30 meter, dan dapat dilandasi pesawat ATR 72-600 berkapasitas maksimal
78 penumpang tersebut, Kamis (24/8). Ia menyebutkan, komunikasi dengan
pemerintah pusat, maskapai, dan Pemerintah Australia, terus dilakukan agar
pesawat jenis ATR bisa segera mendarat saat sertifikat Bandara Mentawai ini
terbit.
"Potensi kepariwisataan di Mentawai sangat
besar, sehingga keberadaan bandara ini diyakini akan memberikan dampak sangat baik
bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Mentawai. Informasi sementaranya yang
diperoleh, tanggal 7 September nanti sertifikasinya selesai," ucap
Mahyeldi.
Ia mengatakan, potensi besar kepariwisataan Mentawai
terbukti dari data perkiraan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bumi
Sikerei tersebut, sekitar 350-500 wisman berlabuh di Mentawai dalam sepekan.
Dari jumlah tersebut, disebutkan bahwa wisman terbanyak datang dari Australia.
"Oleh sebab itu, kita akan intensifkan
komunikasi dengan pihak maskapai dan Pemerintah Australia. Agar, jika nanti
bandara ini sudah bisa beroperasi, penerbangan dari Australia menuju BIM
(Bandara Internasional Minangkabau) juga bisa dimulai, dan nanti dari BIM
pesawat ATR bisa terbang ke bandara Mentawai. Selain itu, kita juga bisa
membawa jemaah umrah asal Australia melalui BIM nantinya," jelasnya.
Ia menambahkan, informasi sementara dari
pengelola Bandara Mentawai, sudah cukup
banyak maskapai yang menyatakan kesiapan untuk mengoperasikan pesawat ATR ke
Mentawai. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Mentawai diyakini akan
semakin melaju melalui sektor pariwisata.
"Mudah-mudahan segala persiapan dan urusan yang
diperlukan bisa berjalan lancar dan maksimal, sehingga keberadaan BUM nantinya
akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat Mentawai," ucap
Mahyeldi mengakhiri.
Sebagai informasi, Bandara baru di Kab. Mentawai
tersebut memiliki panjang runway 1.500 x 30 meter, sehingga dapat dilandasi
pesawat ATR 72-600 berkapasitas maksimal 78 penumpang. Bandara ini pengganti bandara yang lama
(Bandara Rokot Sipora) hanya bisa dilandasi pesawat Cessna Grand Caravan
berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850 x 23 meter.
Setelah beberapa tahun dilakukan renovasi, landasan
pacu dan sarana prasarana bandara Mentawai ini dapat menampung pesawat jenis
ATR dan membuka jalur penerbangan Bali-Padang-Rokot (PP).
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
mengatakan, bahwa Bandara Mentawai baru
saja diselesaikan dan sedang menunggu proses penerbitan Sertifikat Bandar
Udara.
"Bandara baru ini siap dioperasikan tahun ini.
Kemungkinan bulan depan bapak Presiden akan datang ke sini," kata Budi
saat meninjau progres pembangunan bandara baru di Pulau Mentawai pada Minggu (13/8)
lalu.
Budi mengharapkan, dengan kapasitas pesawat yang
meningkat dari 12 menjadi 78 orang per sekali penerbangan, kehadiran bandara
baru dapat meningkatkan jumlah pengunjung, khususnya wisatawan untuk datang ke
Mentawai.
Ia juga agar
pemerintah daerah setempat dapat membantu memastikan tingkat keterisian
pesawat, misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event dan melakukan
block seat.
“Jika minimal ada 56
orang tiap penerbangan dengan ATR, maskapai akan mau terbang,” tuturnya.
Sepanjang 2022, total
penumpang dari dan menuju Mentawai melalui jalur udara tercatat sebanyak 1.354
penumpang dengan 219 pergerakan pesawat. Rute perintis ini dilayani oleh
operator Susi Air dengan frekuensi penerbangan dua kali dalam seminggu.
Pembangunan bandara
baru di Mentawai ini juga dilakukan dalam rangka mitigasi bencana alam yang
sering terjadi di wilayah ini. Dengan dapat didarati pesawat yang lebih besar,
diharapkan akan semakin mempercepat pemberian bantuan dan evakuasi.
(bs)