 |
| Sekretaris Utama (Sestama) BNPB RI, Rusdian, melakukan kunjungi daerah terdampak Padangpariaman, Rabu (26/11). |
Padangpariaman, — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman memperkirakan total kerugian sementara akibat banjir yang melanda wilayah tersebut mencapai Rp150 miliar. Kerugian itu meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta kerusakan infrastruktur vital dan permukiman warga yang terdampak kerusakan.
Banjir melanda 10 dari 17 kecamatan, merusak ratusan hektare sawah dan ladang, satu bangunan sekolah di kawasan Batang Gasan, puluhan fasilitas umum, serta banyak ruas jalan penghubung antarkampung dan antarwilayah. Sebanyak 3.346 rumah terendam dengan 10.128 jiwa terdampak, sementara 11 rumah warga hanyut terseret arus sungai.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPB RI, Rusdian, melakukan kunjungan kerja ke Padangpariaman, Rabu (26/11). Rombongan BNPB tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan diterima langsung oleh Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis, unsur pimpinan DPRD, Kepala BPBD Sumbar, serta jajaran perangkat daerah.
Kedatangan Sestama BNPB bertujuan meninjau kondisi lapangan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan darurat, jangka menengah, hingga solusi permanen untuk pengendalian banjir.
Setiba di Padangpariaman, rombongan langsung menuju lokasi-lokasi terdampak parah. Titik pertama adalah Korong Sikayan, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, tempat jalan penghubung utama terputus akibat longsor dan terjangan banjir.
Peninjauan berikutnya dilakukan di Kampung Bonai, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang, salah satu jalur strategis akses menuju pusat pemerintahan, termasuk Kantor Bupati, Polres, perkantoran daerah, serta jalur masyarakat menuju kawasan pertanian.
“Ini jalur yang sangat vital. Bila akses ini tidak terhubung, mobilitas masyarakat terganggu dan pemulihan ekonomi bisa terhambat. Perbaikan harus segera dilakukan,” tegas Rusdian di lokasi.
Ia juga menyoroti kondisi aliran Sungai Batang Anai yang mengalami pergeseran akibat rusaknya sejumlah bangunan pelindung sungai.
“Ada struktur yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, aliran sungai akan kembali keluar jalurnya dan memperparah banjir. Kami siapkan langkah teknis untuk penanganannya,” ujarnya.
BNPB memastikan akan melakukan verifikasi menyeluruh sebelum menetapkan keputusan final terkait bantuan.
“Semua tindakan yang memungkinkan akan kami tindak lanjuti segera. Yang belum memungkinkan akan kami proses sesuai prosedur pemulihan nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Rusdian mengapresiasi solidaritas masyarakat Padangpariaman selama bencana.
“Warga saling bantu, gotong royong masih kuat. Beberapa keluarga yang sempat berada dalam kondisi berat kini sudah mendapat penanganan,” katanya.
Pemkab Padangpariaman sendiri telah mendirikan dapur umum, menyalurkan logistik, makanan siap saji, air bersih, dan kebutuhan dasar bagi warga.
Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis (JKA) menyatakan sebagian kerusakan terjadi di wilayah yang berulang kali terdampak banjir.
“Wilayah ini sudah dua kali diperbaiki tetapi kembali rusak saat banjir besar. Kita butuh solusi permanen. Kehadiran BNPB sangat berarti untuk percepatan penanganan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa banjir mengganggu akses vital pemerintahan.
“Ini jalan yang setiap hari saya lalui menuju kantor. Banyak sekolah, rumah warga, dan fasilitas publik berada dalam radius terdampak,” ujarnya.
Pemkab Padangpariaman mengimbau warga tetap waspada. Berdasarkan informasi BMKG, hujan diperkirakan mereda pada 25–27 November, namun potensi cuaca ekstrem tetap ada.
“Kami mengimbau masyarakat terus mengikuti informasi dari BMKG dan tetap waspada, karena intensitas hujan bisa meningkat sewaktu-waktu,” ujar Bupati JKA.
Pemkab telah menyampaikan estimasi kerugian kepada BNPB. Kerugian terbesar berasal dari pertanian sekitar Rp125 miliar, sektor perikanan Rp8–10 miliar, sementara kerugian peternakan masih dihitung.
Bupati JKA berharap pemerintah pusat segera mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) serta dukungan rekonstruksi jangka panjang.
“Kami berharap bantuan dari pusat dapat mempercepat pemulihan. Masyarakat butuh kepastian, dan aktivitas harus kembali normal,” tutupnya. (bs)