 |
| Pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang |
PADANG, — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan lambannya pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat, disebabkan oleh belum tuntasnya pembebasan lahan. Hingga kini, progres proyek infrastruktur prioritas nasional tersebut baru mencapai 12 persen.
“Progresnya memang sangat lamban karena pembebasan lahan masih tidak semudah yang dijanjikan, terutama saat saya dipaksa untuk segera melakukan groundbreaking waktu itu,” ujar Dody saat meninjau proyek Flyover Sitinjau Lauik, Kamis (29/1/2026).
Groundbreaking proyek Flyover Sitinjau Lauik dilakukan pada Mei 2025. Proyek senilai Rp 2,793 triliun ini dirancang dengan masa konstruksi 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun.
Dody meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Ia menargetkan persoalan tersebut dapat dirampungkan paling lambat dalam waktu satu bulan.
“Sekarang saya tinggal paksa gubernur dan beberapa pihak yang dulu mendesak saya melakukan groundbreaking, untuk merealisasikan janjinya terkait pembebasan lahan,” katanya.
Menurut Dody, keterlambatan pembebasan lahan membuat pihak kontraktor, Hutama Karya Infrastruktur (HKI), tidak dapat bekerja secara maksimal, meski alat berat dan material konstruksi telah disiapkan di lokasi.
“HKI sudah mengirim alat dan bahan, tapi tidak bisa bekerja maksimal karena lahan masyarakat belum bisa dibebaskan. Masalahnya masih di proses final di BPN,” ujar Dody.
Akibat kendala tersebut, capaian proyek Flyover Sitinjau Lauik dipastikan mengalami kemunduran dari jadwal yang direncanakan. Kondisi ini diperparah dengan adanya bencana alam yang sempat terjadi di wilayah Sumatera Barat.
“Ya jelas meleset. Secara logika pasti meleset. Padahal semua sudah siap, alat dan bahan sudah terkonfirmasi. Kalau lahan bisa dibebaskan, tidak perlu 100 persen, lebih dari 50 persen saja, progresnya pasti bisa jauh lebih cepat,” ucapnya.
Dody menambahkan, hingga saat ini realisasi pembebasan lahan masih tergolong sangat minim. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga di Sumatera Barat agar proyek strategis nasional tersebut tidak terus mengalami keterlambatan.
Untuk diketahui, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Tahap I di lokasi stokpile Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan, Sabtu (03/05/2025).
Dalam sambutannya, Menteri PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana seperti Sumbar harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan dengan memperhatikan standar keselamatan tertinggi.
Ia pun menyadari, bahwa pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik akan mewati proses yang cukup panjang, termasuk dalam penyelesaian segala hal yang terkait dengan pembebasan lahan.
Ia juga menjelaskan, bahwa Fly Over Sitinjau Lauik dibangun di bawah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan dukungan ketersediaan layanan.
Ada pun fokus utama dalam pembangunan ini adalah mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalur ekstrem Sitinjau Lauik yang merupakan jalan nasional penghubung utama antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, bahwa Pemprov telah membentuk tim percepatan untuk memastikan kelancaran dalam setiap tahapan dalam pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.
Ia juga menyebutkan, bahwa pengukuran lahan seluas 11,1 hektare oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah hampir dirampungkan
“Kita sudah koordinasi dengan BPN terkait dengan pembebasan lahan. Surat ke kementerian juga sedang disiapkan, begitu pun ke DPR RI, agar sama-sama kita mendorong percepatan pembangunan Fly Over ini,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Di waktu bersamaan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa keberadaan Fly Over Sitinjau Lauik bukan hanya penting untuk keselamatan masyarakat dalam berkendaraan, tetapi juga sangat penting untuk lebih menggerakkan roda perekonomian di Ranah Minang.
“Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan di Sumbar. Kita targetkan tahap pertama selesai 2027, lalu dilanjutkan tahap kedua sampai 2029. Kami di DPR siap untuk mengawal secara penuh,” tegas Andre. (mb/rls)