 |
| Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara langsung membuka Rapat Evaluasi MBG di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aia Pacah, Jumat (27/2/2026). |
PADANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang tak luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara langsung membuka Rapat Evaluasi MBG di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aia Pacah, Jumat (27/2/2026).
Evaluasi ini digelar bukan sekadar formalitas, melainkan langkah antisipatif untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.
Dalam rapat tersebut, terungkap sejumlah catatan penting. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi sertifikat higienis.
“Ini menyangkut standar keamanan dan kelayakan dapur. Tidak boleh ada celah dalam hal higienitas,” tegas Maigus.
Namun, ia menjelaskan bahwa kewenangan penuh terkait penegasan standar berada di Badan Gizi Nasional. Karena itu, Pemerintah Kota Padang mengimbau agar ada penegasan yang lebih kuat dari lembaga tersebut, sehingga apabila terjadi persoalan di lapangan, tanggung jawabnya jelas dan tidak menimbulkan polemik.
Tak hanya soal sertifikasi, Maigus juga menyoroti pentingnya transparansi. Ia menilai keterbukaan informasi dari pihak SPPG kepada pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
“Pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan informasi yang utuh dan akurat kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski ada sejumlah catatan evaluasi, Pemko Padang tetap menyatakan dukungan penuh terhadap MBG. Program ini dinilai sangat strategis, tidak hanya dalam meningkatkan asupan gizi dan protein anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian lokal.
Maigus menegaskan, MBG harus memberi efek berganda (multiplier effect), khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Padang.
“Kita ingin program ini bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok. Jika dikelola dengan baik, manfaatnya akan dirasakan luas oleh masyarakat,” tutupnya.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, Pemko Padang berharap pelaksanaan MBG semakin solid, transparan, dan memberi dampak nyata, baik bagi tumbuh kembang anak maupun penguatan ekonomi daerah.(bs/rls)