 |
| Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kuranji, Kamis (5/2/2026). |
PADANG — Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kuranji yang digelar di Gedung Serbaguna Serumpun, Kelurahan Kuranji, Kamis (5/2/2026).
Dalam forum tersebut, Maigus Nasir menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang bertemunya aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Ia menekankan perlunya perencanaan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan pembangunan.
“Musrenbang menjadi wadah untuk menyatukan gagasan dan inovasi agar perencanaan pembangunan tepat sasaran serta menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Maigus Nasir.
Ia menambahkan, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Padang serta sembilan Program Unggulan (Progul) di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran. Menurutnya, kesinambungan perencanaan menjadi kunci agar pembangunan berjalan terarah dalam jangka menengah.
“Perencanaan perlu disusun secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan sebagai dasar arah pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Yenni Yuliza menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Melalui forum ini, usulan masyarakat diharapkan dapat tersaring dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Camat Kuranji Rido Satria mengungkapkan bahwa sembilan kelurahan di wilayah Kecamatan Kuranji masih membutuhkan dukungan pembangunan, khususnya pada sektor kebersihan, infrastruktur jalan, drainase, ketertiban, dan layanan kesehatan. Seluruh usulan tersebut, kata dia, telah diselaraskan dengan Program Unggulan Pemerintah Kota Padang.
Ia juga menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana di wilayah Kuranji. Normalisasi sungai yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak telah diusulkan dan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Untuk penanganan bencana, khususnya di Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V, telah ada konfirmasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp 30 miliar untuk kegiatan normalisasi,” ujar Rido.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kuranji Irwan Basir Datuk Rajo Alam menekankan pentingnya penetapan skala prioritas pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masing-masing kelurahan.
“Setiap kelurahan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, Musrenbang diharapkan mampu menyusun skala prioritas agar pembangunan memberikan manfaat optimal dan berkontribusi positif bagi Kecamatan Kuranji,” katanya. (rls/bs)