 |
| Rapat pendahuluan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026). |
PADANG – Rapat pendahuluan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026), sebagai langkah awal mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut.
Rapat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, dan turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah terkait, di antaranya Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedi Aziz, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra.
Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Riau ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadirannya diharapkan mampu memperlancar arus distribusi barang serta mempercepat mobilitas masyarakat antarwilayah.
Selain itu, proyek ini dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat jalur darat Sumatera Barat–Riau selama ini menjadi salah satu yang terpadat di Pulau Sumatera.
Rapat yang diprakarsai Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini juga menjadi ajang evaluasi, menyusul pengalaman pembangunan ruas Padang–Sicincin yang sempat terkendala. Proyek tersebut sebelumnya di-groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018, namun baru difungsikan pada 28 Mei 2025, melampaui target awal tahun 2024.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, menegaskan pentingnya sinergi nyata antar pemangku kepentingan agar pembangunan ke depan tidak lagi mengalami hambatan serupa.
“Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menyoroti pembebasan lahan sebagai tantangan utama yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di daerah.
“Ini menjadi tantangan utama. Karena itu, kita harus berkomitmen bersama agar pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk Sumatera Barat cukup besar dan harus dimanfaatkan secara optimal.
“Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Jangan sampai kesempatan yang sudah ada di depan mata ini kita sia-siakan,” tambahnya.
Gubernur Mahyeldi pun menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengerahkan seluruh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran proyek tersebut.
Dalam rapat tersebut, seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilintasi tol menyatakan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Salah satu hasil penting rapat adalah rencana pembangunan exit tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam.
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat April 2026 guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.