 |
| Rapat pendahuluan percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026), melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis lintas sektor. |
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) semakin serius mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang menjadi bagian penting dari konektivitas wilayah.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026), melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis lintas sektor.
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kepala Kejati Sumbar Muhibuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, hingga perwakilan Kementerian PUPR dan BUMN pelaksana proyek.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa proyek tol tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Ini bukan hanya proyek pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi sebenarnya telah direncanakan sejak 2024. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Menurutnya, tantangan dalam proyek besar adalah hal yang wajar. Namun dengan komunikasi yang baik dan kebersamaan, setiap persoalan diyakini dapat diselesaikan.
Lebih jauh, Mahyeldi menekankan bahwa kehadiran tol ini akan menjadi game changer bagi Sumbar, terutama dalam meningkatkan akses transportasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Muhibuddin mengingatkan pentingnya kolaborasi nyata antarinstansi. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan.
“Kita ingin kerja nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” ujarnya tegas.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas dalam pelaksanaan proyek, sekaligus memastikan integritas seluruh pihak tetap terjaga.
Tak kalah penting, aspek perlindungan masyarakat juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif berkomunikasi dengan masyarakat adat dan nagari agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Dari sisi teknis, Kementerian PUPR menyebut proyek Tol Padang–Pekanbaru telah dirancang sejak 2005 sebagai bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera. Beberapa ruas bahkan telah beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, proyek saat ini tengah disiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, penyusunan AMDAL, hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya menegaskan bahwa percepatan proyek sangat krusial. Penundaan tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya, tetapi juga menunda manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diminta segera menetapkan penanggung jawab (PIC) dan menyusun timeline yang jelas agar proyek dapat berjalan sesuai target.
Dengan sinergi yang kuat, pembangunan tol ini diharapkan segera terealisasi dan menjadi penggerak utama kemajuan ekonomi serta konektivitas Sumatera Barat ke depan.(bs)