 |
| Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memberikan sejumlah masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026) |
PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memberi sejumlah catatan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (11/5/2026), Mahyeldi menegaskan regulasi yang disusun tidak boleh hanya ideal di atas kertas, tetapi juga harus realistis dan dapat diterapkan sesuai kewenangan daerah serta kemampuan anggaran pemerintah.
“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi.
Pada pembahasan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah.
Menurutnya, sejumlah poin penting dalam Ranperda sudah mengakomodasi tantangan pendidikan di Sumbar, mulai dari pembangunan asrama sekolah, pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, penguatan sekolah vokasi, hingga pendidikan adaptif kebencanaan.
Namun, Mahyeldi meminta beberapa pengaturan diperjelas, seperti indikator sekolah yang membutuhkan asrama, pola kerja sama SMK dengan dunia usaha dan industri, hingga mekanisme penerimaan murid baru agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
Ia mencontohkan kondisi geografis di Kepulauan Mentawai yang membuat sebagian siswa kesulitan bersekolah saat cuaca buruk.
“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” katanya.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menilai sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Sumbar, terutama di kawasan pedesaan.
Meski demikian, petani masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan lahan, akses permodalan, irigasi, hingga ketidakstabilan harga hasil pertanian.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ujarnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya kejelasan aturan terkait subsidi pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan mekanisme asuransi pertanian agar Ranperda tersebut benar-benar memberi perlindungan bagi petani di Sumatera Barat.