 |
| Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping yang dibuka langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026). |
Padang — Kota Padang mencetak langkah baru dalam transformasi pelayanan publik. Pemerintah Kota Padang resmi ditunjuk sebagai satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang menjadi pilot project nasional implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program ini digadang-gadang menjadi terobosan besar untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping yang dibuka langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Turut hadir Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, camat dan lurah se-Kota Padang, serta para agen pendamping digitalisasi bansos.
Fadly Amran menegaskan, akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota. Ini amanah sekaligus tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos,” ujar Fadly.
Berbeda dari sistem konvensional, digitalisasi bansos memungkinkan pemerintah memantau kondisi sosial ekonomi warga secara real time. Perubahan status masyarakat, termasuk warga yang tiba-tiba membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat, dapat terdeteksi lebih cepat.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” tambahnya.
Program ini juga menjadi bagian dari visi besar Pemko Padang dalam membangun smart city berbasis pelayanan digital. Nantinya, sistem bansos akan terhubung dengan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi layanan publik Padang Mobile.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Pemko Padang telah membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial dan menyiapkan 1.700 agen pendamping yang melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Para peserta diminta serius mengikuti pelatihan agar mampu menjadi ujung tombak sekaligus pelatih di lingkungan masing-masing.
Jika seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur berjalan sesuai rencana, program digitalisasi bansos Kota Padang akan resmi diluncurkan pada Oktober 2026. Langkah ini sekaligus menandai babak baru pengelolaan bantuan sosial yang lebih modern, adaptif, dan berbasis data.(bs)