 |
| Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Provinsi Sumatera Barat melalui Klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Kampus Universitas Andalas (UNAND), Jumat (2/10). |
PADANG — Sebanyak 38.507 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) telah diverifikasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Bantuan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut tidak sekadar untuk mengembalikan aktivitas usaha yang terhenti akibat bencana. Pemerintah ingin pelaku UMKM mampu bangkit, berkembang dan naik kelas dengan usaha yang lebih kuat.
Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, dampak bencana bagi pelaku UMKM jauh lebih besar dibanding sekadar kerusakan fisik. Ketika usaha berhenti, mata pencaharian keluarga ikut terancam.
“Kalau masyarakat biasa terdampak bencana, tentu ada kehilangan materi dan trauma psikologis. Tetapi bagi pelaku UMKM, ada satu kehilangan lagi, yaitu kehilangan mata pencaharian atau usaha yang menjadi sumber penghidupan keluarga,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Kampus Universitas Andalas (UNAND), Jumat (2/10).
Menurut Helvi, bantuan pemerintah diarahkan menjadi modal produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, bantuan yang diterima dapat menjadi pijakan bagi pelaku usaha untuk kembali menjalankan bisnis sekaligus membangun fondasi usaha yang lebih kuat.
“Bantuan ini tidak boleh hanya habis untuk kebutuhan konsumtif. Kita ingin bantuan ini menjadi modal untuk membangun kembali usaha mereka,” katanya.
Tak hanya modal, pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Materinya mencakup peningkatan kualitas produksi, pengemasan, efisiensi usaha, pemasaran digital hingga pencatatan keuangan.
Helvi menegaskan, pendampingan menjadi bagian penting agar program tidak berhenti setelah bantuan disalurkan.
“Jangan sampai setelah pelatihan selesai, mereka kembali berjalan sendiri. Harus ada pendampingan, monitoring dan evaluasi, sehingga kita bisa melihat perkembangan usaha mereka,” ujarnya.
Program tersebut menggandeng UNAND yang memiliki sumber daya manusia, teknologi, jaringan serta ekosistem kewirausahaan untuk mendukung pemulihan UMKM terdampak bencana.
Secara keseluruhan, program peningkatan kapasitas tersebut menyasar 1.475 pelaku usaha di tiga wilayah, dengan 757 peserta berada di Regional II yang berpusat di Padang.
UMKM Penopang Ekonomi Sumbar
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, penguatan UMKM sangat penting karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Sumbar.
Ia menyebutkan, terdapat hampir 750 ribu UMKM di Sumbar. Jika setiap usaha menopang kehidupan satu keluarga, maka jumlah masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan UMKM sangat besar.
“Kalau satu UMKM menghidupi satu keluarga, tentu jumlah masyarakat yang kehidupannya bergantung pada UMKM sangat besar. Karena itu, ketika UMKM terdampak bencana, pemulihannya juga harus menjadi perhatian bersama,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, bencana tidak hanya merusak tempat usaha dan fasilitas produksi, tetapi juga dapat mengganggu jalur distribusi dan mobilitas ekonomi masyarakat.
Mahyeldi mencontohkan gangguan jalur Padang-Bukittinggi melalui Padang Panjang akibat bencana yang pernah menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar.
“Ketika jalur transportasi terganggu, dampaknya luar biasa terhadap perekonomian. Pernah terjadi, dalam satu hari kerugian ekonomi tidak kurang dari Rp40 miliar,” ujarnya.
Karena itu, pemulihan UMKM harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, perbankan dan berbagai mitra strategis.
Pelaku usaha terdampak bencana, lanjutnya, tidak cukup hanya didorong untuk kembali membuka usaha. Mereka juga perlu dibekali kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar, memanfaatkan pemasaran digital dan memperluas jangkauan konsumen.
UNAND Dorong UMKM Bangkit Lebih Kuat
Rektor Universitas Andalas Dr Efa Yonnedi mengatakan, pemulihan UMKM pascabencana harus mengusung semangat Build Back Better and Stronger, yakni membangun kembali dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat.
Menurut Efa, dampak bencana terhadap UMKM jauh lebih luas daripada sekadar kerusakan bangunan atau peralatan usaha.
“Bagi UMKM, ketika terjadi bencana, bukan hanya tempat usaha yang rusak. Produksi bisa berhenti, pasar terganggu, logistik terputus, modal hilang dan jaringan usaha yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam waktu singkat,” katanya.
Karena itu, UNAND siap mendukung pemulihan sekaligus peningkatan daya saing UMKM melalui ekosistem yang dimiliki kampus.
UNAND memiliki Science Techno Park (STP), business incubator, laboratorium pengujian dan analisis, serta technology transfer office yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas dan produktivitas.
Efa mencontohkan pelaku usaha rendang yang ingin menembus pasar ekspor. Mereka membutuhkan berbagai persyaratan, mulai dari pengujian produk, standar kualitas hingga pemenuhan ketentuan perizinan.
“UNAND dapat membantu dari sisi pengujian, pengukuran dan teknologi. Kita sudah memiliki pengalaman mendampingi UMKM yang mempersiapkan produknya untuk masuk ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain penguatan teknologi, UNAND juga mendorong peningkatan kapasitas produksi, pencatatan dan akses keuangan, pemasaran serta peningkatan nilai tambah produk.
“Harapannya, UMKM tidak hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat, lebih produktif, lebih kompetitif dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang,” kata Efa.
Pendampingan Jadi Kunci
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal mengatakan, pemulihan pelaku usaha terdampak bencana membutuhkan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan pelaku usaha yang tempat usaha, toko maupun rumahnya mengalami kerusakan langsung. Pelaku usaha yang tidak mengalami kerusakan fisik juga dapat terdampak akibat terganggunya produksi, distribusi, akses pasar dan daya beli masyarakat.
“Yang terdampak langsung itu ada yang rumahnya, tokonya dan usahanya habis. Tetapi yang terdampak tidak langsung jauh lebih banyak. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya melihat kerusakan fisik, tetapi juga bagaimana usaha mereka bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Endrizal mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program pemulihan menyentuh pelaku usaha yang memenuhi kriteria penerima.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi usaha seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kapasitas, memperbaiki pengelolaan usaha dan memperluas pasar.
“Yang kita harapkan bukan sekadar usaha kembali buka, tetapi usaha itu bisa tumbuh, berkembang dan lebih kuat setelah mendapatkan pendampingan,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, perbankan dan berbagai pihak lainnya. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga pengetahuan, pendampingan dan akses pasar.
“Jadi setelah bantuan diberikan, harus ada keberlanjutan. Kita ingin pelaku usaha bisa naik kelas dan memiliki ketahanan yang lebih baik menghadapi berbagai risiko ke depan,” ujarnya.
Endrizal menjelaskan, program pemulihan UMKM juga mencakup peningkatan kemampuan produksi, pemasaran dan pemanfaatan platform digital. Pelaku usaha dibekali pengetahuan mengenai cara berproduksi yang baik, pemasaran secara daring hingga pengemasan produk agar lebih menarik dan memiliki nilai jual lebih tinggi.
“UMKM kita ajarkan bagaimana cara berproduksi yang baik, bagaimana cara pemasarannya, termasuk pemasaran secara online. Kita dorong mereka memanfaatkan media sosial seperti TikTok. Kemudian dari sisi kemasan juga ada pelatihan khusus untuk UMKM,” ujarnya.
Untuk tahun ini, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 38.507 UMKM dengan dukungan modal dan pendampingan.
Setiap UMKM memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta, sehingga total alokasi bantuan mencapai sekitar Rp115 miliar.
“Jadi setiap UMKM mendapatkan Rp3 juta. Itu untuk tahun ini, dan pemberiannya juga diiringi dengan pendampingan,” katanya.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM tidak hanya mampu kembali menjalankan usaha setelah terdampak bencana, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, pemasaran dan pengelolaan usaha yang lebih baik.
Dengan demikian, bantuan tidak berhenti sebagai pemulihan, melainkan menjadi modal untuk membangun UMKM Sumbar yang lebih produktif, kompetitif dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang. (bs