 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyampaikan laporan pada Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026). |
Padang, — Pemerintah Kota Padang memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi mencapai Rp 5,5 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan sektor perumahan, infrastruktur, hingga penguatan mitigasi bencana jangka panjang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rakor dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta Gubernur Sumbar yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi.
Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan, meningkatnya kebutuhan anggaran dipicu masuknya program pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya mitigasi berkelanjutan.
“Total kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp 5,5 triliun, dengan rincian sektor perumahan Rp 2,4 triliun, infrastruktur Rp 2,7 triliun, ekonomi Rp 154 miliar, sosial Rp 93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp 140 miliar,” kata Fadly.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November 2025 hingga awal Januari 2026 berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan di Kota Padang. Kerusakan rumah tercatat sebanyak 5.523 unit, terdiri atas 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Selain permukiman, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital, antara lain 13 jembatan, lebih dari 74.000 meter jalan, 22 bendungan, 56 jaringan irigasi pertanian, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, drainase, sistem penyediaan air minum, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Untuk kebutuhan relokasi, Pemkot Padang menyiapkan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh. Total kebutuhan huntap diperkirakan mencapai 800 unit, meningkat dari estimasi awal sekitar 500 unit, karena adanya tambahan warga yang harus direlokasi dari bantaran sungai.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pemulihan tidak hanya memperbaiki fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi agar risiko bencana ke depan bisa ditekan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehab-rekon yang terencana dan terintegrasi.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi, dan perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung proses rehab-rekon ke kementerian terkait,” kata Rustian.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menambahkan, dokumen R3P disusun dengan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable sebagai bagian dari upaya menjadikan Sumatera Barat lebih tangguh terhadap bencana.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang bersama para kepala daerah terdampak turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” sebagai bentuk kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.(bs)