 |
| Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Selasa (10/2/2026). |
PADANG — Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Selasa (10/2/2026).
LHP yang diserahkan mencakup Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan bersamaan dengan entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang 2025 di Aula Kantor BPK Sumbar.
Maigus menegaskan, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar laporan administratif, melainkan “alarm perbaikan” untuk memperkuat tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.
“Setiap rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti secara serius. Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Ini menyangkut uang rakyat dan kepercayaan publik,” tegas Maigus.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan interim berlangsung. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan selama 33 hari, mulai 11 Februari hingga 28 Maret 2026.
Menurut Maigus, kesiapan data, ketepatan administrasi, dan respons cepat terhadap temuan menjadi kunci agar kualitas laporan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra menjelaskan, pemeriksaan interim bertujuan memastikan penyusunan LKPD telah sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memperkuat sistem pengendalian internal.
“Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang andal dan berkualitas,” ujar Sudarminto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Plt Inspektur Isrin Ishak, serta Sekretaris Bappeda Novalino.
Dengan sinergi antara BPK dan Pemkot Padang, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, tertib, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.(bs/rls)