Dirjen Keuangan Daerah Berjanji Selesaikan Persoalan PLTA Koto Panjang - Sumbar19.com | Mewartakan Dari Penjuru 19 Daerah
arrow_upward

Dirjen Keuangan Daerah Berjanji Selesaikan Persoalan PLTA Koto Panjang

Kamis, 06 Agustus 2020, 23.48 WIB

Padang - Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang antara Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau. 

Hal ini menjadi hasil pertemuan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri  Moch. Ardian dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit diruang kerja gubernur, dalam kunjungannya bersama rombongan, Kamis (6/8).

"Pertemuan ini merupakan langkah maju Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan PAP PLTA Koto Panjang," katanya.

Ia menyampaikan Gubernur Irwan Prayitno dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri telah membahas berbagai hal dalam menyelesaikan persoalan PAP PLTA  Koto Panjang. Persoalan yang cukup memanas akhir-akhir ini. 

"Sebelum diputuskan solusi dalam menuntaskan persoalan ini, tentu hal ini juga akan dibicarakan dengan pemprov Riau terlebih dahulu," katanya usai pertemuan tersebut.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mengedepankan koridor rasa nasionalisme, prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang utama. Ini disampaikan langsung Gubernur Sumbar dalam pertemuan dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.

"Kita tentu berharap pengambilan keputusan pemerintah pusat berprinsip rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, baik bagi Sumbar ataupun Riau," katanya.

Ia menjelaskan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri  Moch. Ardian menyampaikan niatnya yang tulus untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik secara aturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan rasa persaudaraan dan kepentingan umum. 

"Dalam pertemuan dialog yang santai ini pak Dirjen berjanji akan mencari solusi yang tepat dan baik dalam memajukan pembangunan kedua daerah dan mendahulukan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama," katanya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Plt Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Sekdaprov Sumbar Alwis, Asisten Pemerintahan Devi Kurnia, Kepala Bakeuda Zainuddin, Kabiro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda.(rel/*)