Menteri Basuki Menyatakan Siap Membantu


Jakarta -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam kunjungannya Mahyeldi menyampaikan berbagai usulan rencana program pembangunan infrastruktur Sumbar. 


"Kita mengusulkan beberapa agenda percepatan pembangunan infrastruktur prioritaskan di Sumbar yang akan berdampak besar dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap usulan tersebut dapat dituangkan dalam penganggaran  APBN tahun 2022," kata Mahyeldi di ruang kerja PUPR Jakarta, Selasa (4/5/2021). 


Ia menyampaikan,  ada beberapa sektor yang perlu dipercepat pembangunan di Sumbar,  diantaranya pada bidang Bina Marga seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan kementrian PUPR melalui Konreg 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar Rp 120 Miliar pada tahun 2022. 


Pembangunan Ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 25 km dengan total anggaran Rp 343,65 miliar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 120 miliar dapat mempercepat pembangunan jalan tersebut. 


Selain itu juga pembangunan ruas jalan Duku – Sicincin di Kabupaten Padangpariaman juga salah satu agenda dalam percepatan pembangunan yang nantinya merupakan akses ke Kawasan Main Stadion dan Kantor Bupati.


"Ini juga telah kita usulkan sebelumnya melalui surat ke Kementrian PUPR. Pembangunan jalan ini menelan biaya sebesar Rp 242,99 miliar dengan volume pekerjaan 25.85 Km," ucapnya.


Kemudian Gubernur Sumbar juga sampaikan beberapa pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas dalam pertemuan itu, diantaranya pembangunan Fly Over  Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 Km dengan anggaran Rp 1,28 triliun.  Jalur ini sangat penting dalam melancarkan transportasi dan logistik ke luar masuk Sumbar dan akibat kondisinya sekarang sering terjadi kecelakaan. 


"Pembangunan ini sangat mendesak yang telah dibahas sebelumnya dan telah diusulkan ke Kementrian Maritim dan investasi, dan juga diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021," sebutnya. 


Disampaikannya,  pembangun jalan ini akan memakan biaya sebesar Rp 1,1 triliun. 


Selanjutnya pengaspalan jalan di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh sepanjang 41,70 Km dengan biaya Rp 351.10 miliar. 


"Dengan adanya pengaspalan jalan ini diharapkan memperpendek waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 jam," tuturnya



Selain itu untuk usulan di Bidang Cipta Karya lainnya,  yakninya pembangunan Spam Regional Kabupaten Agam dan Bukittinggi dalam pelayanan air minum yang layak dan aman. 


"Kemudian Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Pembangunan gedung ini merupakan lanjutan Penyelesaian gedung Budaya (Meubeller, Panggung, Tribun Threater dan Studio) dan dana yang sudah terserap sebesar Rp 117 miliar tahun 2014 -2024 dengan anggaran totalnya sebanyak Rp 195.56 miliar


"Pembangunan ini juga kita minta untuk disegerakan, karena Pembangunan TPA Regional Kota Payakumbuh menjadi titik perhatian yang sangat mendesak, perluasan TPA alternatif sangat dibutuhkan karena jumlah sampah sudah Overload. Pembangunan TPA ini mebutuhkan biaya Rp 34 miliar," jelasnya. 


Selanjutnya Gubernur Sumbar juga menjelaskan usulan di Bidang Irigasi tentang daerah irigasi Batang Batahan serta rehabilitasi daerah irigasi Banda Laweh Sirukam. Rehabilitasi Daerah irigasi Banda Laweh Sirukam dengan peningkatan saluran irigasi telah diusulkan Ke Kemenko Marvest dan Bappenas dengan anggaran sebesar Rp 24,25 miliar. 


Kemudian Gubernur juga mengusulkan ke Kementrian PUPR di bidang sungai, pantai dan konservasi penguatan tebing dan normalisasi tebing dan normalisasi Batang Sikabau di Kabupaten Pasaman, pembangunan tebing dan normalisasi Batang Sikabau ini menganggarkan biaya sebesar Rp 300 miliar. 


Penguatan tebing dan normalisasi Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan juga diusulkan. Dimana pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dengan anggaran Rp 501,08 miliar.


Terakhir Gubernur Sumbar usulkan pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman Menteri PUPR dengan menekankan pada penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Susun.


"Usulan Rusanawa Pondok pesantren di beberapa lokasi dan Rusunawa untuk ASN, telah kita usulkan keseluruhan diperlukan dana sebesar Rp 7,5 triliun. Kita berharap melalui Menteri PUPR ini, semua dari usulan kita bisa direalisasikan pada APBN tahun 2022," ungkap Mahyeldi.


Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sangat merespon dan siap membantu semua usulan-usulan pembangunan infrastruktur prioritas Sumbar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi.


"Intinya kami sudah mendengar semua usulan dari Gubernur Sumbar dan kami siap membantu untuk percepatan kemajuan pembangunan di Sumbar," ucap Basuki.


Menteri Basuki juga menambahkan, untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN.


"Ini akan menjadi perhatian untuk pelaksanaan program 2022.  Dan khusus Pembangunan Stadion utama Sumatera Barat, kita menganjurkan pemprov Sumbar agar terus berkordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," ujarnya. 


Hadir dalam pertemuan tersebut, menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR M. Fatah dan  Haryono Kepala Pusat Strategi kebijakan Kementerian PUPR. Sementara Gubernur Sumbar juga didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Dinas PSDA Rifda Suriani, dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sumbar Maswar Dedi. (rel/bs) 

Gubernur Mahyeldi Temui Menteri PUPR, Usulkan Rencana Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Sumbar

Rabu, 05 Mei 2021 : 01.22

 




Menteri Basuki Menyatakan Siap Membantu


Jakarta -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam kunjungannya Mahyeldi menyampaikan berbagai usulan rencana program pembangunan infrastruktur Sumbar. 


"Kita mengusulkan beberapa agenda percepatan pembangunan infrastruktur prioritaskan di Sumbar yang akan berdampak besar dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap usulan tersebut dapat dituangkan dalam penganggaran  APBN tahun 2022," kata Mahyeldi di ruang kerja PUPR Jakarta, Selasa (4/5/2021). 


Ia menyampaikan,  ada beberapa sektor yang perlu dipercepat pembangunan di Sumbar,  diantaranya pada bidang Bina Marga seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan kementrian PUPR melalui Konreg 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar Rp 120 Miliar pada tahun 2022. 


Pembangunan Ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 25 km dengan total anggaran Rp 343,65 miliar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 120 miliar dapat mempercepat pembangunan jalan tersebut. 


Selain itu juga pembangunan ruas jalan Duku – Sicincin di Kabupaten Padangpariaman juga salah satu agenda dalam percepatan pembangunan yang nantinya merupakan akses ke Kawasan Main Stadion dan Kantor Bupati.


"Ini juga telah kita usulkan sebelumnya melalui surat ke Kementrian PUPR. Pembangunan jalan ini menelan biaya sebesar Rp 242,99 miliar dengan volume pekerjaan 25.85 Km," ucapnya.


Kemudian Gubernur Sumbar juga sampaikan beberapa pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas dalam pertemuan itu, diantaranya pembangunan Fly Over  Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 Km dengan anggaran Rp 1,28 triliun.  Jalur ini sangat penting dalam melancarkan transportasi dan logistik ke luar masuk Sumbar dan akibat kondisinya sekarang sering terjadi kecelakaan. 


"Pembangunan ini sangat mendesak yang telah dibahas sebelumnya dan telah diusulkan ke Kementrian Maritim dan investasi, dan juga diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021," sebutnya. 


Disampaikannya,  pembangun jalan ini akan memakan biaya sebesar Rp 1,1 triliun. 


Selanjutnya pengaspalan jalan di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh sepanjang 41,70 Km dengan biaya Rp 351.10 miliar. 


"Dengan adanya pengaspalan jalan ini diharapkan memperpendek waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 jam," tuturnya



Selain itu untuk usulan di Bidang Cipta Karya lainnya,  yakninya pembangunan Spam Regional Kabupaten Agam dan Bukittinggi dalam pelayanan air minum yang layak dan aman. 


"Kemudian Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Pembangunan gedung ini merupakan lanjutan Penyelesaian gedung Budaya (Meubeller, Panggung, Tribun Threater dan Studio) dan dana yang sudah terserap sebesar Rp 117 miliar tahun 2014 -2024 dengan anggaran totalnya sebanyak Rp 195.56 miliar


"Pembangunan ini juga kita minta untuk disegerakan, karena Pembangunan TPA Regional Kota Payakumbuh menjadi titik perhatian yang sangat mendesak, perluasan TPA alternatif sangat dibutuhkan karena jumlah sampah sudah Overload. Pembangunan TPA ini mebutuhkan biaya Rp 34 miliar," jelasnya. 


Selanjutnya Gubernur Sumbar juga menjelaskan usulan di Bidang Irigasi tentang daerah irigasi Batang Batahan serta rehabilitasi daerah irigasi Banda Laweh Sirukam. Rehabilitasi Daerah irigasi Banda Laweh Sirukam dengan peningkatan saluran irigasi telah diusulkan Ke Kemenko Marvest dan Bappenas dengan anggaran sebesar Rp 24,25 miliar. 


Kemudian Gubernur juga mengusulkan ke Kementrian PUPR di bidang sungai, pantai dan konservasi penguatan tebing dan normalisasi tebing dan normalisasi Batang Sikabau di Kabupaten Pasaman, pembangunan tebing dan normalisasi Batang Sikabau ini menganggarkan biaya sebesar Rp 300 miliar. 


Penguatan tebing dan normalisasi Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan juga diusulkan. Dimana pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dengan anggaran Rp 501,08 miliar.


Terakhir Gubernur Sumbar usulkan pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman Menteri PUPR dengan menekankan pada penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Susun.


"Usulan Rusanawa Pondok pesantren di beberapa lokasi dan Rusunawa untuk ASN, telah kita usulkan keseluruhan diperlukan dana sebesar Rp 7,5 triliun. Kita berharap melalui Menteri PUPR ini, semua dari usulan kita bisa direalisasikan pada APBN tahun 2022," ungkap Mahyeldi.


Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sangat merespon dan siap membantu semua usulan-usulan pembangunan infrastruktur prioritas Sumbar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi.


"Intinya kami sudah mendengar semua usulan dari Gubernur Sumbar dan kami siap membantu untuk percepatan kemajuan pembangunan di Sumbar," ucap Basuki.


Menteri Basuki juga menambahkan, untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN.


"Ini akan menjadi perhatian untuk pelaksanaan program 2022.  Dan khusus Pembangunan Stadion utama Sumatera Barat, kita menganjurkan pemprov Sumbar agar terus berkordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," ujarnya. 


Hadir dalam pertemuan tersebut, menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR M. Fatah dan  Haryono Kepala Pusat Strategi kebijakan Kementerian PUPR. Sementara Gubernur Sumbar juga didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Dinas PSDA Rifda Suriani, dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sumbar Maswar Dedi. (rel/bs) 

Silahkan Dibagikan