|
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suip berdiskusi dengan masyarakat di Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung saat melakukan reses perorangan, Rabu (16/2/2022) |
Pastikan Penerima Bantuan Program Kemiskinan Tepat Sasaran
Padang, --Saat ini pendaftaran pembaruan data terpadu kesejahteraan
sosial (DTKS) sedang berlangsung. DTKS merupakan salah satu acuan
pemberian bantuan sosial, baik itu bersumber dari APBD maupun APBN. Wakil
Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suip berharap pemantauan dan pengawasan yang
berlapis dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut.
“Semoga ke depan penyaluran bansos diharapkan lebih baik, tepat sasaran dan
tidak terjadi penyimpangan. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan
pemerintah daerah dalam pemutakhiran DTKS, sehingga benar-benar mereka yang
semestinya menerima mendapatkan bansos,” sebutnya, Rabu (16/2/2022).
Ia mengatakan, saat ini turun ke lapangan, tidak hanya di Padang tapi
juga beberapa daerah lainnya di Sumbar, banyak masyarakat yang menyampaikan
keluhan bansos yang tidak tepat sasaran.
“Masyarakat menyampaikan mereka yang tergolong kurang mampu seharusnya
mendapatkan bansos, tapi tidak peroleh bantuan tersebut. Sementara mereka yang
tak layak menerima, malah menerima bantuan ini,” jelasnya.
Disampaikannya, perbaikan data penerima bantuan sosial ini perlu terus
diperbarui, sebab kondisi perekonomian masyarakat bisa mengalami perubahan.
“Seperti akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang perekonomiannya
menurun. Begitu juga data sebelumnya, masih ada yang harusnya tak layak
menerima tetapi menerima bantuan sosial,” ungkapnya.
Data warga miskin dalam DTKS berasal dari data warga berpenghasilan rendah
dari pemerintah desa/kelurahan yang disampaikan ke dinas sosial, yang
selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual pada data-data
tersebut. Barulah setelah itu nama-nama di dalam DTKS akan disahkan dan
ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan.
“Tentunya dinas sosial harus turun ke lapangan untuk memastikan mereka yang
didaftarkan benar-benar layak menerima bansos tersebut. Kita dari Demokrat
akan ikut mengawasi dalam pelaksanaan program penyaluran bansos ini,” terang
Bendahara DPD Demokrat Sumbar tersebut.
Ia menambahkan, seperti saat melakukan reses di Kelurahan Pampangan Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, diantara yang aspirasi yang disampaikan masyarakat
terkait harapan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, sebab di kelurahan
tersebut banyak masyarakat miskin yang harusnya mendapatkan berbagai bantuan
sosial dari pemerintah tersebut.
“Data penerima bansos harus diperbarui. Data kemiskinan itu dinamis, ada
yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya
sehingga tidak layak lagi menerima. Ini pentinnya pengawasa ndan
evaluasi data penerima bansos ini rutin dilaksanakan,” bebernya.
Ia mengungkapkan, bansos ini amanah rakyat jangan sampai tidak tepat sasaran.
Perlu pengawasan berlapis agar bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, bantuan Covid-19 dan
lainnya bisa tepat sasaran.
“Kita harapkan seluruh warga tak mampu namanya sudah masuk dalam DTKS.
Sehingga saat ada program pemberian bantuan sosial, mereka tidak ada lagi yang
tertinggal dan tak mendapatkan bantuan,” tambahnya.
Ketua RT 1 RW 6 Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Yeni
Saswati terkait perbaruan DTKS tersebut, pihaknya telah mendaftarkan warganya
yang layak menerima bansos secara online agar terdaftar pada DTKS.
“Semuanya yang memang tergolong keluarga miskin yang bisa mendapatkan bantuan
telah didaftarkan di DTKS tadi siang secara online,” sebutnya.
Ia berharap bantuan dari pemerintah seperti PKH, beras murah dan kartu berobat
dan lainnya dapat terus diterima warganya. Sebab di Kelurahan Pampangan ini,
banyak warga miskin sebab pada umumnya kerjanya banyak buruh harian lepas.
“Sebelumnya memang masih banyak yang tidak dapat bantuan tersebut, mengingat
ada pembaruan DTKS maka kami sudah melakukan penambahan data calon penerima
bansos melalui DTKS tersebut. Di kelurahan Pampangan Nan XX, tambahannya ada
sekitar 300,” jelasnya.
“Kita berharap warga yang memang tergolong rumah tangga miskin di daerah ini
selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah, diantaranya dengan penyaluran
bansos ini,” pungkasnya. (bs)