 |
| Pakar kebijakan publik Universitas Andalas, Aidinil Zetra |
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin gizi masyarakat kini justru memantik kegelisahan publik. Dalam waktu hanya satu bulan, sepanjang Januari 2026, sedikitnya 1.929 orang dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan konsumsi paket MBG. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan keras bahwa sistem keamanan pangan nasional sedang berada di titik rawan.
Kasus keracunan tersebut terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Insiden terbaru mencuat dari Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Jumat (30/1). Sebanyak 132 pelajar mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap makanan MBG. Sejumlah di antaranya harus dilarikan ke fasilitas kesehatan, meninggalkan trauma dan kekhawatiran di tengah keluarga.
Dapur Massal, Banyak Titik Rawan
Pakar kebijakan publik Universitas Andalas, Aidinil Zetra, menilai rangkaian kejadian ini bukan sekadar persoalan teknis di lapangan. Menurutnya, kasus keracunan MBG mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola kebijakan, terutama pada manajemen risiko penyediaan makanan skala besar.
“Penyediaan makanan massal itu sangat kompleks. Dari bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi, semuanya menyimpan potensi kontaminasi bakteri, virus, atau toksin yang tidak terlihat mata. Jika satu saja mata rantai ini longgar, dampaknya bisa masif,” ujar Aidinil.
Ia menambahkan, lemahnya pengendalian risiko membuat program berskala nasional seperti MBG sangat rentan memicu kejadian berulang, terlebih jika pengawasan tidak berjalan konsisten.
Ketimpangan SPPG Antar Daerah
Aidinil juga menyoroti ketimpangan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) antar wilayah. Berdasarkan riset lapangan yang dilakukannya, termasuk di Sumatera Barat, ditemukan perbedaan tajam dalam kualitas sumber daya manusia, kelayakan infrastruktur dapur, hingga budaya kerja dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi.
“Dalam kebijakan publik, variasi sebesar ini menunjukkan satu hal: standar nasional belum benar-benar bekerja di tahap implementasi,” tegasnya.
Kondisi tersebut membuat kualitas layanan MBG sangat bergantung pada kesiapan daerah, bukan pada sistem yang seragam dan terkendali secara nasional.
Jalan Keluar: Standar Tinggi, Pengawasan Ketat
Untuk mencegah krisis serupa terus berulang, Aidinil mendesak pemerintah melakukan penataan ulang total terhadap desain implementasi MBG. Ia menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi fondasi utama kebijakan, bukan sekadar lampiran administratif.
Langkah strategis yang perlu segera dilakukan antara lain pemetaan titik-titik risiko kritis, terutama pada kualitas bahan baku, kebersihan dan keamanan air, serta proses distribusi yang kerap menjadi fase paling rapuh dalam rantai pasok pangan. Selain itu, sertifikasi wajib pengelola SPPG dinilai mutlak, dengan standar setara dapur rumah sakit atau katering skala besar, bukan dikelola dengan pendekatan dapur rumahan.
Tak kalah penting, Aidinil menekankan penerapan pengawasan tiga lapis: pengawasan internal harian oleh pengelola SPPG, pengawasan eksternal melalui inspeksi sanitasi dan uji laboratorium berkala oleh Dinas Kesehatan, serta pengawasan kebijakan melalui audit rutin dan inspeksi mendadak oleh pemerintah provinsi bersama inspektorat daerah.
Menurutnya, tanpa pembenahan mendasar pada manajemen risiko dan tata kelola, program MBG berisiko mengalami krisis kepercayaan publik yang berkepanjangan. Padahal, dalam jangka panjang, kegagalan menjaga keamanan pangan justru dapat menggagalkan tujuan utama kebijakan: meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar sebagai kelompok paling rentan.(*)