 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran usai menerima Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7). |
PADANG, – Pemerintah Kota Padang mulai mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi dengan menggelar tender berbagai proyek yang dibiayai melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran usai menerima Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7). Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekda Kota Padang Raju Minropa, serta sejumlah kepala OPD.
Fadly mengatakan, tambahan dana TKD tersebut dialokasikan khusus untuk mempercepat penanganan sekaligus mitigasi bencana di Kota Padang.
"Lebih dari Rp300 miliar dana TKD dikembalikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Semua persiapan sudah kami lakukan dan hari ini proses tender mulai berjalan. Tim monitoring dari kementerian juga hadir memberikan masukan sekaligus mengawal tahapan yang perlu disinergikan," ujarnya.
Menurut Fadly, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) menjadi salah satu prioritas utama. Tidak hanya bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana, tetapi juga bagi masyarakat yang nantinya harus direlokasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelumnya, Tim Monitoring Kemendagri telah meninjau pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap percepatan penanganan pascabencana yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
Meski demikian, Fadly berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya difokuskan pada pembangunan huntap, tetapi juga mencakup kawasan relokasi beserta infrastruktur pendukungnya.
"Kami berharap dukungan pemerintah pusat juga menyentuh kebutuhan relokasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukungnya. Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun huntap, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Fadly menjelaskan, Pemko Padang telah menyiapkan master plan penanganan banjir yang memadukan konsep green infrastructure dengan pembangunan infrastruktur berskala besar. Salah satu program strategis yang diusulkan adalah pembangunan dua embung besar untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Namun, menurutnya, proyek tersebut membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat karena kemampuan fiskal daerah sangat terbatas.
"Di dalam master plan yang telah kami susun terdapat rencana pembangunan dua embung besar. Saya rasa proyek ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kota Padang tidak mungkin mampu merealisasikannya sendiri dalam lima tahun ke depan. Jika mendapat dukungan penuh, penanganan banjir bisa dilakukan secara lebih menyeluruh sehingga masyarakat akan lebih aman dan nyaman menghadapi potensi banjir di masa mendatang," tegasnya.
Fadly berharap sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan pemerintah pusat terus diperkuat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan sesuai target, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.(bs)