Dinas Pangan Sumbar Intensifkan GPM, Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Selama Ramadan Aman - Sumbar19.com | Mewartakan Dari Penjuru 19 Daerah
arrow_upward

Dinas Pangan Sumbar Intensifkan GPM, Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Selama Ramadan Aman

Rabu, 18 Maret 2026, 12.46 WIB
 Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadipayana tinjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di TVRI Sumbar.

Padang,--Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama selama momentum Ramadan, diantaranya dengan mengencarkan pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Iqbal Ramadipayana, mengatakan pelaksanaan GPM memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pangan.

“GPM cukup membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di momen Ramadan seperti sekarang,” ujarnya, Rabu (18/3).

Ia menyampaikan, melalui kegiatan ini, pemerintah menghadirkan berbagai komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Intervensi ini dinilai mampu meredam gejolak harga, sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Selain membantu masyarakat, GPM juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah dengan memperpendek rantai distribusi dan menghadirkan pasokan langsung dari produsen maupun distributor," terangnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar terus memperkuat koordinasi dengan daerah produsen guna memastikan pasokan tetap terjaga, sekaligus memperlancar distribusi ke daerah konsumen, khususnya wilayah yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).

"Pemprov Sumbar juga terus mendorong pelaksanaan GPM di berbagai kabupaten dan kota agar dampaknya semakin luas dirasakan masyarakat. Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika kebutuhan selama Ramadan," terangnya.

Berdasarkan data Dinas Pangan Sumbar periode 9–15 Maret 2026, secara umum harga masih dalam batas normal. Cabai rawit mengalami kenaikan tertinggi sebesar 5,25 persen atau naik Rp2.659, dengan rata-rata harga mencapai Rp53.270 per kilogram. Disusul cabai merah keriting yang naik 0,51 persen menjadi Rp38.580 per kilogram.

Bawang merah mengalami kenaikan sebesar 0,92 persen (Rp30.789/kg) dan bawang putih 0,35 persen (Rp34.417/kg). Jagung tingkat peternak naik 0,84 persen menjadi Rp6.570 per kilogram, serta daging sapi meningkat 0,65 persen dengan rata-rata Rp146.529 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas terpantau mengalami penurunan harga, di antaranya telur ayam ras turun 0,13 persen menjadi Rp30.084 per kilogram dan minyak goreng curah turun 0,42 persen menjadi Rp15.926 per kilogram.

Untuk harga beras relatif stabil. Beras premium berada di angka Rp15.738 per kilogram, beras medium Rp13.054 per kilogram (naik tipis 0,19 persen), dan beras khusus lokal Rp17.437 per kilogram (turun 0,04 persen). Minyak goreng kemasan sederhana juga relatif stabil di kisaran Rp20.036 per kilogram.

Iqbal menjelaskan, empat komoditas utama seperti beras, minyak goreng, telur ayam, daging dan bawang merah tetap menjadi fokus pengendalian pemerintah karena berpengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Secara umum harga masih dalam batas normal. Stok juga sebenarnya masih aman, hanya saja ada potensi gangguan di distribusi. Ini yang kita jaga agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, dengan berbagai intervensi yang kita lakukan bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, Dinas Pangan Sumbar juga terus menginformasikan pada pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif dalam memperkuat upaya dalam menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mereka terpenuhi.

"Bagi daerah yang intervensinya masih belum optimal, diingatkan agar segera melakukan pembenahan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan daerah produsen dan operator pangan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga dipersilakan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat apabila menghadapi kondisi darurat, baik akibat gangguan distribusi maupun bencana alam, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

'Sumbar masuk tiga provinsi yang telah dipastikan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) kesiapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pendistribusiannya dikelola Perum Bulog," bebernya.

“Dengan sinergi antara daerah dan pusat, kita optimistis stabilitas harga dan pasokan pangan di Sumbar tetap terjaga,” tutupnya. (bs)