 |
| Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba memaparkan cakupan kepesertaan JKN dalam media gathering di Kantor BPJS Kesehatan Padang, Selasa (3/3). |
Padang – BPJS Kesehatan mencatat Provinsi Sumatera Barat belum mencapai target Universal Health Coverage (UHC) hingga 1 Februari 2026. Meski cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah menyentuh 94,87 persen, tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hal itu disampaikan Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba, dalam media gathering di Kantor BPJS Kesehatan Padang, Selasa(3/3).
Dari total 5.887.418 jiwa penduduk Sumbar, sebanyak 5.585.470 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, tingkat keaktifan peserta baru berada di angka 72,01 persen.
“Cakupan sudah tinggi, tetapi keaktifan masih menjadi tantangan utama. Untuk mencapai UHC penuh, dibutuhkan penambahan 432.497 peserta aktif,” ujar Oktovianus.
Untuk mengejar kekurangan tersebut, dibutuhkan dukungan pembiayaan sekitar Rp16,3 miliar per bulan.
"Hingga akhir 2025, terdapat 576 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Sumbar, didominasi 289 puskesmas (48,44 persen). Kota Padang menjadi daerah dengan FKTP terbanyak, yakni 112 fasilitas," sebutnya didampingi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padang Meri Lestari.
Untuk fasilitas rujukan, terdapat 85 rumah sakit yang terdiri dari 36 milik pemerintah dan 49 swasta.
Meski 12 kabupaten/kota telah mencapai UHC, hanya tujuh yang diproyeksikan mampu mempertahankan status tersebut hingga akhir 2026. Sementara tujuh daerah lainnya masih belum memenuhi kriteria, terutama pada aspek keaktifan peserta.
BPJS Kesehatan berharap dukungan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kepesertaan aktif melalui optimalisasi segmen peserta dan penguatan komitmen pembiayaan.
“Target kita jelas, seluruh masyarakat Sumbar terlindungi jaminan kesehatan secara aktif dan berkelanjutan,” terangnya.
Dinamika PBI dan Penonaktifan
Pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), total peserta di Sumbar tercatat 1.762.437 jiwa. Angka ini terdiri dari 1.612.708 peserta existing, 25.862 peserta baru, 14.444 reaktivasi, 69.498 pengalihan dari PBPU Pemda, serta 36.096 pengalihan dari segmen lain.
Total penambahan mencapai 145.498 jiwa. Namun di sisi lain, terjadi penonaktifan sebanyak 143.634 jiwa, yang mayoritas dipicu pembaruan data kesejahteraan keluarga atau penyesuaian desil.
“Dinamika data ini sangat memengaruhi tingkat keaktifan peserta di daerah,” jelasnya.
Sepanjang 2025, penerimaan iuran JKN di Sumbar tercatat sekitar Rp1,6 triliun. Sementara itu, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp4,2 triliun. Artinya, rasio klaim berada di angka sekitar 300 persen—biaya pelayanan tiga kali lebih besar dibandingkan penerimaan iuran.
Pemanfaatan layanan kesehatan juga tergolong tinggi, dengan rata-rata 47.319 kunjungan per hari atau sekitar 17,2 juta kunjungan sepanjang 2025.
“Ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Sumbar,” kata Oktovianus.(bs)