 |
| Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memimpin rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan usulan pendanaan pemulihan pascabencana melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) tersusun secara optimal. |
Tanah Datar — Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memimpin rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan usulan pendanaan pemulihan pascabencana melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) tersusun secara optimal.
Rapat yang digelar di ruang kerja Bupati di Pagaruyung, Kamis (2/4/2026) itu menjadi langkah strategis dalam mempercepat recovery pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Datar.
Dalam arahannya, Eka Putra menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menyusun data dan dokumen pendukung yang akurat, terukur, serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Usulan yang kita sampaikan harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Data yang lengkap dan valid menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat segera merespons kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap usulan harus berbasis pada tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan, sehingga pemerintah pusat dapat menilai urgensi penanganan secara objektif.
Selain itu, Eka Putra juga meminta seluruh OPD untuk proaktif berkoordinasi, tidak hanya dalam tahap pengusulan, tetapi juga dalam kesiapan pelaksanaan program apabila anggaran disetujui.
Menurutnya, hal ini penting agar proses pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan sosial masyarakat terdampak dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Tanpa usulan yang jelas dan terstruktur, kebutuhan daerah berpotensi tidak terakomodir secara maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyusunan usulan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi faktual sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak bencana.
Rapat tersebut dimoderatori Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Datar, Riswandi, dan dihadiri Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, serta jajaran pejabat lainnya.
Melalui rapat ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam mengawal proses pengusulan hingga realisasi bantuan dari pemerintah pusat, guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.(mb)