 |
| Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang di Ruang Suhaimi, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis (21/5). |
Padang, — Pemerintah Kota Padang memperkuat langkah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan meningkatkan kompetensi operator ATS di 104 kelurahan guna mengejar target zero ATS pada 2029.
Upaya tersebut ditegaskan dalam Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang di Ruang Suhaimi, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis (21/5).
Workshop dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova beserta jajaran, operator ATS se-Kota Padang, serta Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS Disdikbud Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, penanganan ATS menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Padang sebagai kota pintar dan kota sehat.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama karena setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Maigus.
Ia menyebutkan, jumlah ATS di Kota Padang saat ini mencapai 6.615 anak atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7.178 anak.
Meski angka tersebut menurun, Maigus menilai penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga level terbawah, mulai dari camat, lurah, sampai RT/RW.
Karena itu, aparatur wilayah diminta aktif melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
“Operator ATS tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai intervensi dalam menangani ATS, mulai dari bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal maupun nonformal.
“Masyarakat diminta segera melaporkan kepada lurah apabila terdapat anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi,” ujar Yopi.(rls/bs)