Padang—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan bansos belum dicairkan karena masih menunggu data dari 19 kabupaten/kota. Sejauh ini baru empat daerah yang menyerahkan data, yaitu Kota Padangpanjang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Agam.
“Data yang masuk itu sudah diproses di keuangan. Mungkin besok (Kamis) sudah bisa dikirim lewat pos dan diantar oleh petugas pos ke rumah penerima masing-masing. Rp 1,2 juta per kepala keluarga (KK) untuk dua bulan. Kami masih menunggu data kabupaten/kota lainnya,” kata Irwan Prayitno.
Di Sumbar, ada tujuh jenis bantuan untuk warga baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, antara lain bantuan program keluarga harapan, sembako, prakerja, bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Provinsi Sumbar, dan pemkab/pemkot. Satu keluarga mendapat satu jenis bantuan.
“Total yang mendapat bansos hampir 1,3 juta KK. Adapun jumlah semua keluarga di Sumbar sekitar 1,6 juta keluarga. Setiap KK mendapatkan bantuan senilai Rp 600.000 per bulan untuk tiga bulan.
Ia menyampaikan, pemerintah pusat berpesan agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih sehingga ada keluarga yang mendapat dua jenis bantuan. Ia memaklumi lamanya proses validasi data di tingkat kabupaten/kota.
“RT/RW atau petugas lainnya harus mengecek data satu per satu. Mereka harus memastikan tidak ada penerima PKH, masuk ke bantuan kartu prakerja atau lainnya,” katanya.
Ia menyampaikan persoalannya daerah tidak tahu siapa saja warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan kartu prakerja. Begitu pula dengan bantuan dari Kementerian Sosial. Daerah sudah mendapatkan data penerima namun satu per tiga dari data itu tidak lagi cocok dengan kondisi lapangan.
“Yang membuat lama karena data harus hati-hati supaya tertib dan terintegrasi. Beratnya di lapangan, ternyata data di Kemensos, satu per tiganya sudah tidak cocok lagi dengan yang ditemui RT/RW di lapangan,” katanya.
Sehubungan masalah data Kemensos, ia menyampaikan pemerintah daerah mengunci dulu rekening penerima yang tidak relevan. Provinsi segera mengirimkan surat ke kementerian untuk menanyakan apakah bantuan bagi penerima tidak relevan itu bisa dialihkan ke warga lain.
“Keluarga yang belum menerima bantuan dari kementerian akan dibantu oleh pemerintah provinsi. Jika masih ada warga terdampak yang belum dapat, akan dibantu oleh kabupaten/kota. Provinsi menyediakan anggaran Rp 250 miliar untuk bantuan sosial, yaitu Rp 215 miliar untuk bantuan Rp 600.000 per bulan dan Rp 35 miliar untuk bantuan sembako,” katanya.