Kebijakan Efisiensi Anggaran Sebabkan Prioritas Kerja Pemda Terdampak, Ini Kesepakatan Forum Perangkat Daerah di Sumbar

Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumbar Tahun 2025

Padang,--Penyelenggaraan pemerintahan menghadapi tantangan yang kian kompleks setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD, termasuk di Sumatera Barat. Prioritas kerja di tahun 2025 akan disusun ulang dengan berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap terlaksana maksimal.

Hal itu disampaikan Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi UP, saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (25/2).

"Pertemuan Forum Perangkat Daerah ini merupakan momentum penting bagi kita untuk menyatukan visi dan misi, serta menentukan langkah-langkah strategis agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Sumbar tetap dapat terlaksana secara maksimal," kata Yozarwardi, didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi.

Melalui forum tersebut, sambungnya, diharapkan terbentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar dengan pemerintah pusat. Termasuk juga, sebagai langkah awal untuk mensinkronkan rencana kerja (renja) tahun 2026 mendatang.

"Kita menyadari tantangan hari ini semakin kompleks. Termasuk di antaranya karena dilakukan efisiensi pada APBN dan APBD, yang membuat kita juga menyusun ulang prioritas kerja untuk tahun ini. Pondasinya, apa pun prioritas kerja, tetap harus berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas," katanya lagi.

Yozarwardi juga menjelaskan, bahwa pada 19 Februari 2025 yang lalu, para Kepala Daerah Terpilih di Sumbar telah mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar. Di mana dalam pertemuan itu, sinergitas dan sinkronisasi menjadi poin kesepakatan utama dalam mengarungi pelaksanaan pemerintahan daerah di Sumbar.

"Sehari menjelang pelantikan serentak 20 Februari yang lalu, para Kepala Daerah Terpiliih sudah bersepakat dalam pertemuan di Kantor Badan Penghubung Sumbar di Jakarta, bahwa sinergitas dan sinkronisasi antarpemerintah daerah harus dilakukan secara maksimal. Pertemuan kali ini, juga langkah tindak lanjut atas pertemuan dan kesepakatan tersebut," ujarnya lagi.

Sementara itu dalam laporan panitia pelaksanaan kegiatan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim, menyatakan bahwa tujuan dari gelaran Forum Perangkat Daerah ialah untuk menciptakan ruang komunikasi dan diskusi antarperangkat daerah di Sumbar. Sehingga dapat berjalan seirama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam memaksimalkan pelayanan publik.

"Pertemuan ini dihadiri oleh unsur Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asisten, Kepala Biro, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan jajaran pejabat terkait lainnya. Seluruh peserta juga mendapatkan pemaparan materi dari perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Pemprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan Pemda Pengendali Pembangunan Terbaik. Penghargaan diberikan kepada Pemkab Dharmasraya sebagai Terbaik III, Pemko Padang Panjang Terbaik II, dan Pemko Padang Terbaik I. Selain itu, sejumlah Pemda juga mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Peduli HAM. Termasuk Pemprov Sumbar, sebagai Pemda Pembina yang berhasil menempatkan 60 persen Pemda di Sumbar sebagai Daerah Peduli HAM. (bs)