 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat rapat memimpin rapat koordinasi Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG di Auditorium Gubernuran, Kamis (2/10). |
Status KLB Ditetapkan, Pemprov Turun Tangan Dapur MBG Dihentikan
PADANG – Insiden keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jumlah korban kini telah melonjak, dari awalnya sebanyak 74 orang menjadi 113 orang, dan pemerintah menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, langsung bereaksi cepat dengan menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, tempat asal dapur yang diduga menjadi sumber keracunan.
“Operasional dapur SPPG itu sudah kita hentikan sementara, sampai standar keamanan pangan benar-benar dipastikan,” tegas Mahyeldi saat rapat koordinasi Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG di Auditorium Gubernuran, Kamis (2/10).
Gubernur Sumbar menaruh apresiasi kepada Pemkab Agam atas respons cepatnya terhadap kasus ini. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar kasus keracunan MBG tidak terulang.
"Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus diimplementasikan dengan aman dan berkelanjutan. Kita meminta agar setiap dapur MBG dikawal ketat dan diintegrasikan dengan produksi pangan lokal agar kualitas lebih terjamin," terangnya.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Untuk itu, Pemprov langsung menghentikan sementara operasional dapur MBG yang diduga menjadi sumber keracunan di Agam, sembari melakukan investigasi menyeluruh di lapangan.
“Saya sudah minta Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumbar segera melakukan identifikasi dan investigasi di lapangan. Operasional dapur tersebut dihentikan sementara, sampai standar keamanan pangan benar-benar dipastikan,” ujar
Ia menyampaikan Satgas MBG Provinsi bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah untuk menelusuri sumber keracunan dan melakukan uji laboratorium terhadap bahan pangan serta sampel makanan.
"Dapur MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan ditutup sementara hingga hasil investigasi keluar dan standar keamanan dipastikan terpenuhi," terangnya.
Ia menambahkan Pemprov memperketat standar penyediaan pangan, mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Semua pihak, termasuk Satgas, diminta melakukan pengawasan ketat di lapangan.
"Kami juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bupati/Wali Kota, hingga Satgas MBG untuk memperketat pengawasan mutu dan higienitas makanan yang disajikan dalam program MBG," ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan bahwa ke depan, pemenuhan kebutuhan pangan MBG akan disinergikan dengan produksi lokal masyarakat nagari, sehingga selain lebih segar dan aman, program ini juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara merata.
“Pastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang sesuai standar, sehat, dan higienis. Jangan sampai ada kejadian serupa yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan program MBG merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil di Indonesia, oleh karena itu perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak.
Program ini juga diyakininya dapat menjadi motor penggerak ekonomi di setiap nagari dan desa.
"Dengan dasar perhitungan biaya produksi setiap dapur per hari sebesar Rp 45.000.000 dikali 20 hari penyedian MBG per bulan, maka total biaya yang dikeluarkan untuk setiap dapur berjumlah sebanyak Rp 900.000.000 per bulan. Maka biaya produksi MBG per dapur untuk 1 tahun berjumlah Rp 10,8 miliar. Jumlah itu lebih besar dari alokasi anggaran nagari/desa yang besarnya Rp 1 miliar nagari/desa," ungkapnya.
Ia menyampaikan khusus di Sumbar penyediaan MBG untuk 2 Nagari itu dilayani oleh 1 dapur MBG. Jumlah total dapur MBG di Sumbar berjumlah sebanyak 120 dapur. Hingga saat ini baru beroperasi sebanyak 84 dapur.
"Kita berharap, kedepan kebutuhan dapur MBG ini dapat disuplay dari produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari," jelasnya.
"Saya minta ini menjadi perhatian seluruh OPD terkait di provinsi, bagaimana mensinergikan produksi pangan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis. Harapan kita dengana dengan itu, pergerakan ekonomi masyarakat dapat lebih merata," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan Forkopimda, Bupati/Wali Kota, serta Satgas MBG di seluruh kabupaten/kota terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal pasca kasus di Agam.
Pada awal laporan sebanyak 74 korban, pada malam harinya menjadi 113 korban, yang kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Kondisi terkini, dari 113 korban yang dilaporkan, 28 orang masih dirawat intensif di tiga fasilitas kesehatan: RSUD Lubuk Basung, RSIA Rizki Bunda, dan Puskesmas Manggopoh.
Di RSUD Lubuk Basung sendiri, sebanyak 24 orang dirawat intensif, sementara 3 pasien di RSIA Rizki Bunda, dan 1 di Puskesmas Manggopoh. (bs)