 |
| Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026). |
PADANG — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat dalam rapat koordinasi khusus untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Dalam pertemuan itu, Tito menegaskan satu hal krusial: kecepatan pemulihan sangat ditentukan oleh akurasi data.
Rapat koordinasi digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (13/1/2026), dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, para bupati dan wali kota, Kepala BNPB, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta unsur Forkopimda.
“Dalam penanganan bencana, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari situlah seluruh kebijakan pemerintah disusun,” tegas Tito saat memimpin rapat.
Tito menyampaikan bahwa sejak awal bencana melanda Sumatera Barat, pemerintah pusat langsung melakukan mobilisasi nasional. Seluruh sumber daya dikerahkan, mulai dari TNI-Polri, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah, untuk memastikan respons darurat hingga pemulihan berjalan cepat.
Rapat koordinasi ini, menurut Tito, menjadi momentum penting untuk memperbarui kondisi lapangan setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Tito dipercaya memimpin Satgas untuk tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Begitu menerima mandat, saya langsung konsolidasi dengan kementerian dan lembaga, sekaligus berkoordinasi dengan daerah terdampak. Kita harus tahu betul apa masalahnya di lapangan,” ujar Tito.
Ia menekankan, pemetaan persoalan yang presisi akan menentukan ketepatan langkah penanganan. Kesalahan data, kata dia, berisiko memperlambat pemulihan dan membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Berdasarkan evaluasi Satgas, sebanyak 16 dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat terdampak bencana. Meski demikian, secara umum roda pemerintahan daerah telah kembali berjalan.
“Pemerintahan sudah berjalan, walaupun masih ada catatan, seperti beberapa rumah sakit yang mengalami kelebihan kapasitas pasien,” ungkap Tito.
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota dalam merespons bencana. Menurutnya, sebagian besar indikator pemulihan menunjukkan tren positif.
“Indikator di Sumatera Barat relatif menggembirakan. Hampir seluruh daerah terdampak sudah masuk zona hijau untuk indikator jalannya pemerintahan,” katanya.
Namun Tito mengingatkan, perhatian serius tetap diperlukan pada sejumlah sektor vital, seperti layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta ketersediaan kebutuhan pokok, mulai dari BBM, listrik, air bersih, internet, hingga gas LPG.
Ia juga meminta agar Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) disusun secara detail dan berbasis fakta lapangan.
“Kami ingin titik-titik persoalan dituangkan secara rinci dalam R3P. Dengan begitu, bisa langsung kami koordinasikan dengan kementerian teknis seperti Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Tito menyebut empat daerah yang masih membutuhkan penanganan lebih intensif, yakni Kabupaten Tanahdatar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
“Daerah yang belum sepenuhnya pulih akan kami kendalikan kembali. Targetnya jelas, percepatan dan ketepatan penanganan,” tegas Tito.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat. Dari jumlah tersebut, 264 orang meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, 401 orang luka-luka, dan 10.854 jiwa terpaksa mengungsi.
Mahyeldi menyebut total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, dengan kerugian sebesar Rp17,91 triliun. Secara keseluruhan, dampak ekonomi bencana di Sumatera Barat ditaksir mencapai Rp33,55 triliun.
“Seluruh data telah kami tuangkan dalam Dokumen R3P dan diserahkan secara resmi kepada pemerintah pusat melalui BNPB,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, dari tenggat 90 hari yang diberikan pemerintah pusat untuk penyusunan R3P, Sumatera Barat berhasil menuntaskannya hanya dalam waktu 18 hari.
“Ini bukti keseriusan kami, bersama kabupaten dan kota, dalam mempercepat pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Sekda Sumbar Arry Yuswandi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD se-Sumatera Barat. (bs)