Wabup Tanahdatar Minta Tambahan Huntara saat Rakor dengan Mendagri dan Kepala BNPB - Sumbar19.com | Mewartakan Dari Penjuru 19 Daerah
arrow_upward

Wabup Tanahdatar Minta Tambahan Huntara saat Rakor dengan Mendagri dan Kepala BNPB

Selasa, 13 Januari 2026, 21.46 WIB

 

Wakil Bupati Tanahdatar Ahmad Fadly  saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026).


PADANG,  — Wakil Bupati Tanahdatar Ahmad Fadly meminta tambahan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026).

Rakor yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Kepala BNPB RI, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, serta kepala daerah se-Sumatera Barat.

Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Tanahdatar menjadi salah satu daerah prioritas penanganan pascabencana, namun kebutuhan hunian bagi warga terdampak masih cukup besar.

“Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan 129 unit huntara, tetapi masih ada 385 kepala keluarga yang rumahnya sedang diverifikasi Badan Geologi karena berada di zona merah dan berpotensi harus direlokasi,” kata Ahmad Fadly.

Ia menjelaskan, kondisi paling mengkhawatirkan berada di Kecamatan Batipuh Selatan. Di wilayah tersebut, pascabencana terbentuk tiga aliran sungai baru yang menyebabkan warga kerap mengungsi saat hujan deras, sekaligus mengganggu akses transportasi.

“Kami mohon penanganan lanjutan dari pemerintah pusat dan provinsi, karena masyarakat masih hidup dalam kondisi waspada setiap kali hujan turun,” ujarnya.

Selain huntara, Pemkab Tanahdatar juga mengusulkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap). Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan di Kecamatan Rambatan yang dapat menampung sekitar 34 unit huntap terpadu.

“Kami berharap masyarakat bersedia direlokasi ke huntap terpadu. Bagi yang memilih relokasi mandiri, tetap akan kami bantu pembangunannya, asalkan lahannya aman dan tidak bermasalah,” jelasnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa rakor bertujuan memastikan keakuratan data dari seluruh daerah terdampak agar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Data yang akurat sangat menentukan keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Tito.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam paparannya menyebutkan, bencana hidrometeorologi melanda sedikitnya 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan korban meninggal 264 jiwa, 72 orang hilang, lebih dari 10 ribu mengungsi, dan ratusan ribu warga terdampak.(mb)