 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Satgas PRR meninjau langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Selasa (11/8/2026). |
PADANG, — Banjir kembali menerjang Kota Padang, setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025, hujan deras pada 3 Agustus 2026 kembali membuat sejumlah kawasan terendam. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Penanganan banjir tak lagi cukup dilakukan dengan memperbaiki kerusakan setelah air surut. Pemko Padang kini mendorong pembangunan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp955,771 miliar.
Usulan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima audiensi Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir.
Fadly bersama Satgas PRR meninjau Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Rombongan kemudian bergerak ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus titik-titik yang dinilai membutuhkan penanganan.
Tak Ingin Lagi Penanganan Tambal Sulam
Fadly menegaskan, banjir yang kembali terjadi dalam waktu relatif berdekatan menunjukkan bahwa penanganan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
Banjir 3 Agustus 2026 menjadi kejadian besar kedua setelah bencana hidrometeorologi November 2025. Karena itu, Pemko Padang meminta dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terbaru.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly.
Dalam R3P, Pemko Padang mengusulkan kebutuhan penanganan banjir sekitar Rp955,771 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan By Pass di depan Kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, hingga normalisasi Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembangunan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Selain itu, juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” kata Fadly.
Satgas PRR: Banjir Padang Sudah Berulang
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengatakan pihaknya telah melihat langsung sejumlah lokasi yang terdampak.
Menurutnya, banjir yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap pola penanganan banjir di Kota Padang.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Ia menilai Pemko Padang telah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana, baik pada tahap kedaruratan maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, kejadian banjir yang kembali berulang menjadi alasan penting untuk mengkaji kembali kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan menambah kegiatan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Usulan Rp955,7 Miliar Dibawa ke Pemerintah Pusat
Yopie memastikan hasil monitoring dan evaluasi di Kota Padang akan menjadi bahan pembahasan Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Termasuk di dalamnya usulan Pemko Padang untuk menambah sejumlah komponen dalam R3P sebagai respons atas kembali terjadinya bencana banjir.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Bagi Pemko Padang, dukungan pemerintah pusat menjadi penting karena persoalan banjir tidak lagi sekadar menyangkut pemulihan kerusakan pascabencana.
Tantangan yang dihadapi adalah membangun sistem pengendalian banjir yang mampu bekerja sebelum bencana terjadi.
Dengan kebutuhan mencapai Rp955,771 miliar, Pemko Padang berharap pemerintah pusat melihat persoalan banjir sebagai kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Sebab, ketika hujan deras kembali mengguyur Kota Padang, yang diharapkan bukan lagi sekadar seberapa cepat kerusakan diperbaiki setelah air surut, tetapi seberapa kuat sistem kota mampu mencegah air kembali mengubah permukiman warga menjadi kawasan bencana.(bs)